Wiranto: Jangan curiga Terhadap DPR dan Presiden Jokowi

Wiranto Jangan curiga Terhadap DPR dan Presiden Jokowi

686 Views

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak masyarakat untuk melihat persoalan revisi Undang-Undang KPK secara lebih proporsional dan konstruktif. Mengingat regulasi sebelumnya sudah berusia 17 tahun.

Menurut dia, setiap regulasi, termasuk UU dibuat karena kondisi objektif saat itu, yakni untuk lebih mengatur dan membangun keteraturan dalam masyarakat pada saat itu.

Selain itu Wiranto juga meminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melemahkan lembaga antirasuah itu.

Juga jangan curiga kepada pemerintah, presiden, seakan beliau ingkar janji, tidak pro pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Itu (kecurigaan) kita hilangkan dulu,” katanya Wiranto, Kamis (18/9).

Menurutnya revisi tersebut bukan bagian dari ajang balas dendam karena banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK.

Wiranto menegaskan bahwa tidak ada UU yang abadi sebab perubahan juga terjadi di masyarakat dan didalam sistem demokrasi, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kebebasan tanpa batasan.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan tidak lagi mempermasalahkan revisi UU KPK agar tidak menguras energi bangsa. Karena Pemerintah pada dasarnya ingin memperkuat dan memberikan kepastian KPK akan bertindak dengan dasar atau basis UU yang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk berpikir positif dan menunggu implementasi UU KPK yang baru itu, serta tidak lagi menimbulkan pro-kontra yang menghabiskan energi bangsa.

Kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Jangan buru-buru kita sudah menjustifikasi, buruk sangka seakan-akan kiamat lah pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucapnya.