Walikota Panggil Dua Rumah Sakit Menolak Pasien BPJS Bekasi



53 Views

bataraonline.com Dua rumah sakit swasta (RS) ternama di Kota Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan RS Mitra Bekasi Timur, dikabarkan tetap menolak pasien pengguna kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Walikota Bekasi Rahmat Effendi berjanji akan mengambil sikap atas kebijakan manajemen RS tersebut.

”Kita akan panggil dan lakukan dialog dengan pemilik RS Mitra Keluarga, kenapa mereka tidak mau menerima pasien miskin atau pengguna BPJS Kesehatan,” ujar Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen), Senin (22/8/2016). Pepen berjanji akan mengambil sikap atas kebijakan manajemen RS tersebut.

Dalam waktu dekat, Walikota Pepen akan memanggil pemilik Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, terkait penolakan pasien miskin atau warga yang menggunakan BPJS kesehatan. Padahal, pihaknya sudah cukup lama mengimbau asosiasi rumah sakit swasta dan sejumlah rumah sakit swasta di wilayah Kota Bekasi agar bersedia melayani pasien miskin dan pemilik kartu BPJS Kesehatan.

”Seharusnya apabila ada pasien yang datang ke rumah sakit di mana pun, meskipun tidak memiliki kartu BPJS, maka RS harus tetap memberi pelayanan,” tegasnya.

Walikota mengaku prihatin masih menerima laporan ada rumah sakit swasta yang menolak melayani pasien miskin dan pengguna BPJS Kesehatan yang merupakan warga Kota Bekasi.

Pemkot Bekasi tahun 2016 ini telah menyiapkan dana hingga Rp22 miliar, yang bisa digunakan membiayai pengobatan pasien pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga Kartu Sehat yang berobat di rumah sakit swasta,” kata Pepen.

Di tempat terpisah, Endang selaku Manajer Marketing dan Humas RS Mitra Keluarga Bekasi Timur mengaku siap dipanggil Walikota Bekasi, terkait penolakan atas pasien miskin dan pengguna kartu BPJS Kesehatan.

“Sampai saat ini RS swasta belum diwajibkan menerima pasien BPJS. Tapi kami masih dalam tahap proses ke arah sana. Saat ini masih ada RS Mitra Keluarga di Tegal yang jadi proyek percontohan dan ditunjuk untuk menerima pengguna BPJS Kesehatan,” jelas Endang. (KP)