Wacana Pelarangan Cadar Tak Akan Memunculkan Stigma Lama di Masa Orba

Wacana Pelarangan Cadar Tak Akan Memunculkan Stigma Lama di Masa Orba

545 Views

Wacana larangan penggunaan cadar membuat politik dan gejolak sosial kembali menghangat. Sebanarnya tidak sesuatu yang menakutkan dari larangan itu, sebab pelarangan tersebut dikhususkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memang memiliki sebuah aturan dalam tata cara berpakaian/seragam.

Pada dasarnya bercadar merupakan bentuk pilihan masyarakat. Sehingga tidak perlu ada sesuatu hal menakutkan masyarakat mengenai larangan cadar dan celana cingkrang.

Di masa Orde Baru memang membebaskan masyarakat untuk mengenakan cadar, karena memang kondisi Indonesia saat itu berbeda dengan sekarang ini. Dimana radikalisme sudah menyebar dihampir seluruh wilayah RI dan disemua kalangan.

Bukti radikalisme sudah sangat berbahaya adalah penyerangan kepada mantan Menkopolhukam, Wiranto di Pandeglang, Banten bebrapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan soal ‘kerisihan’ melihat pengguna niqab/cadar dan celana cingkrang. Wacana itu lantas menuai pro dan kontra. Meski tak tegas melarang, Fachrul menyebut kasus penusukan Wiranto membuat pihaknya membuka kemungkinan kajian mengenai penggunaan cadar. Faktor keamanan jadi alasan kuat.

Soal pelarangan cadar di instansi pemerintah juga mendapat respons dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito menyebut, tata tertib berpakaian tidak boleh dilanggar. Menurutnya, ASN tersebut bisa diberikan sanksi administrasi atau teguran.

“Saya akan bicarakan dengan Menag, tapi prinsipnya memang harusnya kan ada tata aturan tentang cara berpakaian untuk ASN, Polisi, TNI, semua udah ada tata seragam, berpakaian,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

“Tapi kalau seandainya ada yang tetap langgar ya apa boleh buat akan diberi sanksi lebih berat lagi, tapi prinsipnya harus sesuai dengan tata seragam berpakaian di lingkungan ASN,” imbuhnya.

Kekhawatiran banyak pihak terkait larangan itu jelas sangat berlebihan, pasalnya pemerintah melakukan kebijakan dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari semua elemen dan pemangku kepentingan. Namun, semua itu bisa saja menjadi runyam dengan banyaknya komentar yang justru memperkeruh suasana.

Aturan yang semula hanya untuk lingkungan pemerintah atau PNS, tiba-tiba terdengar seolah larangan untuk semua pemakai cadar dan celana cingkrang di seluruh Indonesia.

Sebut saja Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri menilai Menag Fachrul Razi melampaui kapasitasnya.

Ghufron menilai, keinginan melarang cadar hanya berdasar pada asumsi. Ada asumsi berlebihan memandang seseorang yang bercadar atau cingkrang terafiliasi dengan paham radikalisme.

Kebijakan ini kata Gufhron dikhawatirkan akan memunculkan stigma lama yang sempat berkembang di masyarakat pada masa orde baru.

“Ketika negara dengan mudah menstigma orang-orang yang kritis dicap sebagai komunis. Nah apa yang dikhawatirkan dari kebijakan semacam ini adalah berkembangnya stigma orang yang gunakan atribut keagamaan seperti burqa, cadar dengan mudah dianggap berafiliasi radikal,” kata dia, Jumat (1/11).

Suara-suara LSM ini hanya berbicara untuk mendiskreditkan Pemerintah dan ini harus dilawan karena justru mereka terlihat mendukung radikalisme di Indonesia.

Kekhawatiran Gufron akan munculnya stigma lama sangat berlebihan. Ini bukan bicara soal stigma tapi tentang bagaimana sebuah aturan dapat diterapkan. Sehingga akan salah kaprah jika men-cap komunis di zaman orba dikaitkan dengan pelarangan cadar dan celana cingkrang saat ini.

Namun kita juga dapat memahami jika dalam kondisi, situasi, ruang dan tempat tertentu ada pelarangan pemakaian cadar dengan alasan yang jelas dan objektif.

Bukankah Nabi SAW sendiri dalam kondisi tertentu melarang pemakaian cadar, pada saat menunaikan umrah dan haji, semisal kaum wanita dilarang mengenakan cadar.