Usulkan Indonesia Tutup Freeport, Legislator Papua Tidak Bijaksana Memandang Isu Yerusalem Yang Terkait HAM



Bataraonline – Sikap tegas dan keras pemerintah Indonesia dalam menyikapi pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk melancarkan aksi boikot kepada hal-hal yang berhubungan langsung dengan Amerika.

Boikot itu tidak hanya kepada produk-produk yang notabene berasal dari Amerika, namun juga terhadap perusahaan Amerika yang ada di Indonesia seperti PT. Freeport Indonesia.

Provokasi tersebut berasal dari senator Papua Laurenzus Kadepa  yang menyebut jika Presiden Jokowi benar ingin menentang sikap pemerintah Amerika yang dianggap kontroversi, tidak cukup hanya dengan pernyataan. Perlu ada tindakan nyata, menunjukkan pemerintah Indonesia tidak main-main, misalnya dengan menutup perusahaan Amerika di Indonesia, salah satunya PT Freeport Indonesia tersebut.

“Presiden Jokowi atas nama pemerintah Indonesia sebaiknya membuktikan dengan menutup aset Amerika di Indonesia, salah satunya PT Freeport. Itu baru akan ditanggapi pemerintah Amerika,” kata Kadepa akhir pekan lalu.

Pernyataan Laurenzus tentu sangat tidak bijaksana, karena bila dituruti pemerintah Indonesia justru akan menjadikan pembenaran bagi pihak Amerika Serikat yang selalu melakukan tindakan sepihak dan mengesampingkan hubungan lebih lanjut dengan negara lainnya.

Tindakan menutup perusahaan Amerika Freeport tersebut secara ekonomi tidak pernah berhubungan langsung dengan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi dalam memainkan perannya menolak klaim sepihak Israel dan Amerika terhadap Kota Yerusalem.

Pengakuan sepihak tersebut jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dimana AS menjadi anggota tetapnya, dan justru berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia.

“Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” kata Jokowi.

Mengenai persoalan penegakan HAM di Papua termasuk kasus Pania karena bukan suatu hal yang mudah untuk diusut dan diputuskan. Pemerintah sendiri telah membuat Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat yang dibentuk oleh Menko Polhukam.

Provokasi oleh pihak separatis Papua tidak akan pernah menyelesaikan masalah, karena kepentingan mereka hanya untuk menggoreng isu HAM di Papua agar dapat menjadi perhatian dunia.

oleh sebab itu masyarakat hendaknya berhenti melakukan tuduhan kepada Pemerintah karena hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk mendukung separatisme tersebut. Indonesia akan tetap berpedoman pada resolusi PBB No. 2504 dan hasil Pepera 1969 bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Belanda adalah wilayah NKRI yang tidak terpisahkan.

Fokus pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Papua dari Presiden Jokowi tentu merupakan awal yang sangat baik bagi penegakan seluruh hak warga Papua pada khususnya dan warga Indonesia.