Upaya Pemerintah RI Bebaskan Siti Aisyah dari Hukuman Mati Membuahkan Hasil



930 Views

Masih ingat dengan aksus pembunuhan saudara tiri Pemimpin Korea Utara di Malaysia, Kim Jong-nam yang menyeret Siti Aisyah, perempuan warga negara Indonesia (WNI). Kini Siti Aisyah boleh bernafas legas pasca Pemerintah RI berjuang dalam membebaskan dirinya dari hukuman mati setelah jaksa penuntut Malaysia mencabut tuntutan pembunuhan terhadap dirinya.

Berdasarkan keterangan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Lalu Muhammad Iqbal, saat ini status Siti Aisyah adalah “dibebaskan tetapi tidak bebas penuh” (discharge but not acquittal).

“Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan “menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah”. Pengacara meminta agar bukan hanya dihentikan tapi dibebaskan penuh. Namun Hakim memutuskan “Discharge Not Amounting to Acquital” (tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah bebas),” jelas Iqbal kepada media, Senin (11/3/2019).

Jaksa penuntut dalam kasus ini tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup untuk melanjutkan tuntutan terhadap Siti Aisyah sehingga, lanjut Iqbal mengatakan bahwa mereka menghentikan atau mencabut tuntutan. Namun, jika di kemudian hari ditemukan bukti baru, bukan tidak mungkin Siti Aisyah akan dituntut.

Kendati demikian, pencabutan tuntutan tetap berarti Siti Aisyah telah dibebaskan dari hukuman mati yang mengancamnya dan dapat kembali ke Indonesia. Iqbal mengatakan, keputusan tersebut adalah hasil dari upaya panjang dari pemerintah Indonesia yang melibatkan berbagai otoritas terkait.

“Keputusan yang keluar hari ini adalah akhir dari proses panjang perjuangan membebaskan SA. Sejak ditangkap 15 Februari 2017, Presiden meminta Menlu berkoordinasi dengan Jaksa Agung, Menkumham, Ka BIN dan Kapolri untuk memberikan pendampingan dan pembelaan. Jadi ini adalah hasil dari proses panjang tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejak 15 Februari 2019, Presiden Jokowi meminta Menlu berkoordinasi dengan Jaksa Agung, Ka BIN dan Kapolri untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Siti Aisyah.

Hal ini mmembuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kembali melakukan perannya secara optimal dalam melindungi segenap rakyat Indonesia yang bermasalah hukum. Kasus Siti Aisyah telah menunjukkan besarnya kepedulian dan keseriusan Pemerintah membantu WNI menyelesaikan permasalahan di luar negeri.