Trump Bersih-bersih Imigran Gelap, 47 WNI Bakal Dideportasi



49 Views

Bataraonline – Sejak kampanye tahun lalu, Presiden AS Donal Trump berjanji akan membersihkan AS dari jutaan imigran ilegal melalui pengetatan keimigrasian. Sejak presiden ke-45 itu dilantik pada Januari lalu, penangkapan imigrasi pun melonjak pesat tiga kali lipat, dengan 142 kasus setiap harinya.

Sejak Agustus lalu, para imigran yang selama ini mendapat penangguhan sanksi dan mendapat izin tinggal pun berangsur-angsur diminta untuk segera pulang ke negara asal mereka.

Setidaknya ada 41.854 imigran ilegal di AS yang terancam dideportasi akibat peraturan baru Trump ini.

“Aturan eksekutif yang Presiden Trump teken pada Januari lalu telah mengubah segalanya,” kata juru bicara kantor imigrasi dan bea cukai, Shawn Neudauer.

Kini, nasib puluhan warga negara Indonesia (WNI) di New Hampshire, Amerika Serikat di ujung tanduk. Hakim distrik Boston, Patti Saris, pusing memikirkan berapa lama lagi ia dapat menunda putusan pemerintahan Trump untuk mendeportasi 47 warga Indonesia yang menyelamatkan diri dari kekerasan di Indonesia 20 tahun lalu dan tinggal di negara bagian New Hampshire berdasar perjanjian tidak resmi dengan pihak imigrasi.

Sejak melarikan diri dari kerusuhan 1998, sepasang suami istri keturunan Indonesia-Tionghoa, Meldy dan Eva Lumangkun, berupaya membangun kehidupan baru bersama empat buah hati mereka di pinggiran New Hamsphire, Amerika Serikat.

Meski berstatus ilegal, Meldy dan Eva diberi kesempatan untuk tinggal di Negeri Paman Sam berkat kesepakatan tahun 2012 yang dinegosiasikan secara independen dengan kantor imigrasi AS.

Melalui kesepakatan ini, sejumlah imigran ilegal di AS diberi penangguhan sanksi keimigrasian dan izin tinggal dengan syarat penahanan paspor dan kewajiban melapor rutin ke kantor imigrasi dan bea cukai sesuai jadwal.

Namun, keadaan berubah ketika Meldy dan Eva datang kembali ke kantor imigrasi di Manchester, New Hampshire, pada Agustus lalu untuk pelaporan rutin.

Saat itu, petugas imigasi meminta mereka membeli tiket pulang ke Indonesia dan keluar dari AS paling lambat dalam waktu dua bulan.

“Kami takut pulang ke rumah (Indonesia). Kami takut keamanan anak-anak kami terancam. Di AS, anak-anak kami bisa hidup dengan aman,” tutur Meldy kepada Reuters beberapa waktu lalu.

Pihak imigrasi terpaksa meminta pasutri itu untuk kembali ke Indonesia berdasarkan peraturan eksekutif yang diteken Donald Trump pada Januari lalu.

Mereka sudah lama dibolehkan menjalani hidup biasa dan terbuka di sana dengan ketentuan harus menyerahkan paspor dan tetap melapor pada jawatan imigrasi (ICE).

Sejak Agustus anggota kelompok yang melapor diri ke kantor imigrasi diberitahu agar bersiap-siap untuk meninggalkan Amerika, sesuai dengan janji kampanye Trump akan mendeportasi jutaan pendatang gelap.

Menanggapi hal tersebut mantan Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal mengatakan bahwa itu merupakan hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan harus dihormati.

Langkah tersebut merupakan kebijakan Trump yang harus dihormati. Keputusan yang dibuat oleh AS tersebut merupakan hak dari Presiden AS untuk mengatur negaranya.

Diharapkan masyarakat Indonesia dapat menerima 47 WNI yang terancam dideportasi dari Amerika Serikat secara terbuka sebagai bagian dari kesatuan NKRI.

Bahwa tidak dibenarkan melakukan diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok tersebut. Sebab, hal itu bisa berpotensi memecah belah bangsa.