TKN: Materi Baru BPN Terkait Status Cawapres Ma’ruf Amin Adalah Hal yang Mengada-Ada



363 Views

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani meminta tim hukum paslon 02 membaca dulu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu menanggapi Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang telah mengajukan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam salah satu perbaikannya, mereka menyinggung status calon wakil presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank berplat merah.

“Tim Hukum Paslon 02 membaca dulu secara benar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Arsul dalam keterangannya, Selasa (11/6/2019).

Dia menegaskan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

“Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” ungkap Politisi PPP ini.

Menurut dia, Dewan Pengawas Syariah pada bank Syariah bukan karyawan, atau direksi, juga komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru tentang Ma’ruf Amin oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” jelas Arsul.

Seharusnya tim hukum BPN 02 membaca betul UU terkait BUMN itu bukan langsung mejadikan bukti baru dalam gugatannya di MK.

Langkah yang terkesan konyol ini membuktikan bahwa kubu Prabowo-Sandi sudah kehabisan akal dan bukti untuk menenangkan gugatannya hanya mencari-cari kesalahan KPU. Padahal pada dasarnya KPU tentu sudah melakukan pendalaman tentang kelayakan setiap calon maju dalam kontestasi Pilpres 2019.