Telah Menjadi DNA Bangsa Indonesia Penegakan HAM Adalah Kewajiban Bangsa Dan Negara



51 Views

Bataraonline – Tepat pada tanggal 10 Desember 2017, 69 tahun silam, deklarasi Universal HAM pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi yang dibentuk sebagai respons atas berakhirnya Perang Dunia II. Dengan adanya Deklarasi Universal HAM, masyarakat dunia ingin melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar-negara kala itu. Deklarasi Universal HAM juga melengkapi Piagam PBB yang sebelumnya telah dibuat.

Draf awal Deklarasi Universal HAM dirumuskan pada 1947 oleh anggota yang tergabung dalam Komisi Hak Asasi Manusia. Namun, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk badan formal terpisah guna menangani penyelesaian deklarasi. Badan ini terdiri dari 18 anggota dari berbagai latar belakang politik, budaya, dan agama. Ketuanya yakni Eleanor Roosevelt dengan anggota Rene Cassin (Perancis), Charles Malik (Lebanon), Peng Chung Chang (China), dan John Humphrey (Kanada).

Selepas berproses, draf terakhir deklarasi diserahkan oleh Cassin kepada Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa yang lantas dibagikan ke semua negara anggota. Akhirnya, pada 10 Desember 1948 deklarasi diadopsi oleh Majelis Umum di Paris dengan ketetapan Resolusi 217 A (III). Total pembuatan deklarasi memakan waktu kurang dari dua tahun.

Catatan sejarah mengenai Deklarasi HAM jauh lebih kompleks dari narasi-narasi pada umumnya. Kelahiran deklarasi ini merupakan kesepakatan politik antar beberapa negara yang dibentuk berdasarkan negosiasi-negosiasi panjang. Peran penting tidak serta merta jatuh pada negara-negara sekutu.

Dalam konteks penegakan HAM Secara periodik, Indonesia telah menyusun dan menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk komitmen penegakan HAM di Indonesia.

Laporan tersebut digunakan sebagai bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia melalui forum tersebut telah memberikan jawaban atas 150 rekomendasi yang telah diterima pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah sebuah mekanisme dalam Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diinisiasi pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB. UPR dirancang oleh Resolusi Majelis Umum nomor 60/251 untuk mempelajari secara berkala performa hak asasi manusia dari ke-193 negara-negara anggota PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menduplikasi, kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, termasuk badan-badan traktat hak asasi manusia PBB. Sehingga komitmen setiap negara dalam mengawal dan melindungi HAM dapat terwujud dengan baik.

Laporan Universal Periodic Review (UPR) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Dalam pidato pengantar tercermin bahwa komitmen perlindungan HAM pemerintah Indonesia sangat kuat. Bahkan secara natural, nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan demokratis. Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya kongkrit dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air. Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu tujuan utama kebijakan pemerintah adalah mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesamaan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia.

Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, komitmen dan perhatian Presiden Joko Widodo sangat kuat. Terutama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Beberapa kemajuan telah dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2.8 juta kartu sehat  oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Pupua Barat.

Sementara itu berkaitan dengan pemajuan hak perempuan dan anak, telah tercermin dalam kabinet kerja pemerintah. Terdapat 9 Menteri perempuan yang menduduki portfolio strategis dari 34 Menteri Kabinet. Selain itu, saat ini sedang difinalisasi RUU mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang diharapkan akan dapat memberikan fondasi lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif kepada kesetaraan gender.

Komitmen kuat dalam perlindungan HAM juga turut dihadirkan dalam beragam kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai natural leader komunitas ASEAN. Dalam KTT ASEAN di Filipina, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengarusutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN. Di tingkat global, kerja sama Indonesia dengan berbagai mekanisme HAM PBB juga mendapatkan apresiasi luas, termasuk kunjungan terakhir Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan ke Indonesia bulan April lalu. Pemerintah Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional.

Kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tujuan bersama masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi dan berdaulat. Seluruh elemen kehidupan bernegara senantiasa untuk mendukung terwujudnya perlindungan HAM sesuai amanah ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai institusi negara, Badan Intelijen Negara juga terus menunjukkan komitmen dalam mengawal perlindungan HAM seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk komitmen tersebut tercermin dalam sumpah atau janji intelijen yang tertuang pada UU Intelijen Negara. Setiap penyelenggaraan intelijen negara senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Adapun bunyi salah satu sumpah atau janji intelijen negara sebagai berikut “Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum”.

Mekanisme UPR merupakan salah satu instrumen, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji-ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya. Partisipasi Indonesia pada mekanisme UPR selain untuk ekspose berbagai langkah yang telah ditempuh, juga merupakan cerminan kuatnya dukungan Indonesia terhadap kerja Dewan HAM PBB melalui mekanisme UPR-nya.  Apapun bentuk instrumennya, Pemerintah Indonesia melalui komponen kehidupan bernegara akan terus berupaya untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen HAM nasional dan internasional.