Tamparan Keras Buat Anies Ketika MA Cabut Pasal Trotoar untuk PKL



2,182 Views

Penutupan jalan terkait penataan Jalan Jatibaru di kawasan Tanah Abang berlangsung sejak akhir 2017. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno saat itu, menutup Jalan Jatibaru agar PKL bisa berjualan di atasnya.

Proses penutupan jalan ini pun sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Kepolisian Lalu Lintas, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

Kebijakan Anies yang dihasilkan dari kesewenang-wenangan, jelas tidak mampu memikirkan solusi yang lebih baik. Dan tindakan ini dikhawatirkan akan terus terulang jika tidak dicegah. Dengan berdalih keberpihakan, Anies seenaknya membuat kebijakan yang bertabrakan dengan aturan lain dan juga nalar sehat.

Hingga akirnya seorang bernama William yang kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan.

MA sudah memberikan keputusannya sejak 18 Desember 2018. Dan dia dapat putusan itu sekitar dua hari lalu. Uji materi tersebut diajukannya bersama dengan Zico Leonard Djagardo yang juga merupakan anggota PSI.

“Dengan dicabutnya aturan tersebut, Gubernur gak boleh lagi menutup jalan untuk pedagang,” kata William.

Putusan MA tersebut adalah sebuah pukulan bahkan tamparan keras bagi Anies agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanah Abang tapi juga di seluruh tempat di Jakarta. Dengan demikian, Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini.

Anies Baswedan yang menertibkan PKL liar saja sudah tidak sanggup, bagaimana mau menertibkan hal-hal lain yang tentu lebih rumit dan kompleks.