Tak Berdaya Diprotes Masyarakat Prabowo Tegaskan Akan Tempuh Jalur Konstitusional



3,154 Views

Hasil pilpres 2014 kembali terulang, walau masih menunggu hasil resmi KPU untuk menentukan pemenang sejati Pilpres 2019 namun hasil quick count tahun ini mayoritas mutlak dimenangkan oleh paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dengan rerata 54% dan paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno rerata 46%.

Namun sungguh disayangkan alih-alih memberi selamat kepada pesaingnya sebagai sikap negarawan, capres Prabowo Subianto justru mulai memprovokasi massa pendukungnya dengan klaim hingga 62% dukungan suara rakyat dan mendasarkan hasil tersebut dari hasil survei internal yang hingga saat ini tidak pernah diungkap datanya sehingga transparan.

Prabowo didukung sohib lamanya sejak era orde baru Amien Rais bahkan tidak segan-segan mengultimatum lembaga pemilu independen seperti KPU, Bawaslu disertai DKPP untuk tidak curang. Walau diakui beberapa input data dalam sistem penghitungan online KPU ada yang terbukti salah namun hal tersebut bukanlah suatu gerakan curang yang dituduhkan kubu Prabowo sebagai Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM).

Seperti pada saat menggugat KPU dalam sidang sengketa Pilpres 2014, Prabowo hingga saat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjelaskan secara detail dan berdasarkan konstitusi tentang TSM tersebut.

Ratusan saksi Prabowo-Hatta Rajasa dalam sidang sengketa Pilpres 2014 tidak mampu memberikan bukti hukum tentang TSM sebagai syarat utama KPU membatalkan kemenangan Jokowi-JK saat itu.

Jika pengertian TSM di atas dikaitkan dengan istilah yang dipergunakan pemohon dalam kasus sengketa pilpres di MK yang diajukan Prabowo-Hatta, maka kalau disebutkan kecurangan terstruktur berarti kecurangan yang dilakukan dalam keadaan yang disusun dan diatur rapih

Kesaksian para saksi Prabowo-Hatta sungguh tidak Meyakinkan sehingga oleh Maqdir Ismail, pengacara Prabowo-Hatta mengakui bahwa para saksi kaget tidak terbiasa dengan situasi persidangan. Lebih banyak tidak siapnya, mereka demam panggung (Kompas.com, 8/8/2014).

Pengacara lainnya, Alamsyah Hanafiah juga mengakui bahwa para saksi bukan saksi yang menyaksikan langsung. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hakim MK menegur saksi banyak bertele-tele, dan dalam kesaksian mereka seringkali tidak esensial dan berkait langsung dengan perkara yang disidangkan.

Publik menyaksikan para saksi tidak mengetahui dengan pasti di TPS tempat terjadinya kecurangan yang dituduhkan, karena hanya mendapat keterangan dari media, bahkan omongan dari mulut ke mulut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi yang ditampilkan oleh penggugat yang mewakili Prabowo-Hatta, tidak kredibel sehingga hasilnya sulit diharapkan bisa memenuhi keinginan Prabowo-Hatta dan para pendukungnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD turut menanggapi soal adanya kecurangan-kecurangan dalam Pilpres 2019.

Awalnya, Mafud MD menyoroti soal sebaran kemenangan.

“Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi,” ujar Mahfud MD.

“Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun.”

“Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah,” sambungnya.

“Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras.”

“Dalam hal (sentimen) agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga,” ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

“Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita,” kata Mahfud MD.

“Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu,” imbuh Mahfud MD.

Kekhawatiran Prof Mahfud tentang rawannya konflik sosial didaerah kemenangan Prabowo-Sandiaga tentu beralasan, isu pemilu curang dan akan menggunakan people power untuk menekan KPU sudah dikumandangkan kubu Prabowo jauh sebelum hari pemungutan suara.

Kecaman dan protes masyarakat pun semakin menebal saat menyadari provokasi demi provokasi yang digaungkan kubu Prabowo tanpada dasar dan fakta, menyebabkan BPN harus mengoreksi kembali people power yang dinyatakan oleh Amien Rais.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kemudian menegaskan akan menempuh jalur konstitusional bila terjadi sengketa hasil Pilpres 2019. Pengawalan rekapitulasi termasuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut sebagai upaya people power.

“Maksud people power BPN itu adalah bagaimana menggerakkan dan mengajak serta mendorong relawan dan pendukung untuk menjaga TPS, menjaga C1, menjaga rekapitulasi di kecamatan, menjaga di kabupaten, provinsi, sampai KPU pusat, sehingga demokrasi kita terjaga jauh dari kecurangan. Begitu lo people power itu, bukan konotasi negatif untuk menggulingkan pemerintah,” kata juru bicara Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan akan taat konstitusi. Tapi Prabowo ingin pendukung mengawal rekapitulasi suara. Selain Andre, Direktur Media dan Informasi BPN 02, Hashim Djojohadikusomo menegaskan, amanah Prabowo-Sandiaga agar para pendukung dan relawannya, menampilkan situasi yang sejuk dan tentram menyikapi ragam indikasi kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Pak Prabowo, sudah menyampaikan berkali-kali agar kita di BPN mengedepankan sikap yang konstitusional. Saya kira itu tidak perlu diragukan lagi,” ujar Hashim di Jakarta, Senin (22/4).

Pernyataan Hashim itu menyanggah sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada Prabowo-Sandiaga yang akan berbuat provokasi massa, jika hasil Pilpres 2019 kembali memenangkan paslon pejawat Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. Hashim menerangkan, saat ini BPN 02 menyatakan diri sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan keterpilihan 62 persen.

Skenario pertama adalah bila hasil resmi penghitungan manual KPU  terhadap seluruh C1 dari TPS seluruh Indonesia memenangkan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang, maka pihak BPN Prabowo-Sandiaga harus mengajukan paling lambat 3 hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional di KPU Pusat.

Objek perkara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pilpres yang memengaruhi pasangan capres-cawapres yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan capres-cawapres.

Berikut tahapan penanganan perselisihan hasil Pilpres di MK:

– 23-25 Mei 2019: Pengajuan permohonan

– 11 Juni: Pencatatan Permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK)

– 14 Juni: Pemeriksaan pendahuluan

– 16 Juni: Pemeriksaan Persidangan

– 24 Juni: Sidang pengucapan putusan