Soal Pemindahan Ibu Kota Fadli Zon, dan Mardhani Cs Dipermalukan Mahfud MD

Soal Pemindahan Ibu Kota Fadli Zon, dan Mardhani Cs Dipermalukan Mahfud MD

768 Views

Pernyataan Mahfud MD terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur langsung membuat Elit oposisi Prabowo diantaranya Fadli Zon, Mardani Ali Sera dkk seperti bocah TK yang tak paham apapun.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, berdasarkan hukum tata negara, Presiden Joko Widodo memiliki hak dan kewenangan membuat kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara.

Namun Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dengan ketololannya itu mengatakan “Ayo saatnya lalui prosedur dengan benar. Segera buat surat resmi ke DPR disertai naskah akademis dan kajian matangnya. Jangan grasa-grusu,” kata Mardani.

Sementara kata Fadli mengatakan pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam terkait berbagai aspek. Misalnya terkait pendanaan, kesiapan infrastruktur, lahan hingga sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan publik. Sebab pusat pemerintahan juga ikut pindah.

“Tentu harus ada rumusan rancangan yang serius. Kalau kita pelajari di negara lain, itu mereka merancang dengan waktu cukup lama, time table-nya jelas. Jadi bukan sekadar statement saja,” kata Fadli.

Sebelumnya Jokowi telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi menyebut pemindahan ibu kota ini sudah melalui kajian selama tiga tahun terakhir. Mantan Wali Kota Solo itu pun sudah berkirim surat ke Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Jokowi turut menyertakan hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu Jokowi menyatakan pemerintah juga akan menyiapkan draft rancangan undang-undang terkait pemindahan ibu kota ini.

Saat ini menurut Mahfud, Pemerintah perlu membuat aturan lebih dulu untuk ‘memuluskan’ rencana pemindahan ibu kota ini. Setelah itu baru dilakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemindahan ibu kota.

“Presiden lah yang punya wewenang itu. Tidak ada aturan yang menentukan, aturan harus dibuat lebih dulu dan kemudian baru dimulai langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota,” kata Mahfud dalam sambutan Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9).

Mahfud yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibu kota maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik. Dia pun menegaskan tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibu kota.

“Karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah. Itulah cara kami (pakar hukum tata negara) memandang hubungan antara hukum tata negara dengan politik,” ujarnya.

Artinya pemindahan ibu kota negara oleh Pemerintah tidak ada prosedur yang dilanggar sehingga elit politik seperti Fadli Zon, Mardani Ali Sera dan Fahri Hamzah dkk yang memprotes pemindahan ibu kota karena tidak didahului dengan membuat peraturan salah besar dan tanda orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum tata negara.

Endingnya amat menohok. Bukannya berhasil dengan rencana menggulingkan Jokowi dan menjadikan pemerintahannya ilegal seperti yang digembar-gemborkan, justru para elit partai yang amat tak elit itu langsung mengalami impotensi stadium akut.