Soal Pelanggaran HAM dalam Kerusuhan 22 Mei Komnas HAM Belum Menemukan Bukti



1,491 Views

Berita maupun informasi seputar Pemilu 2019 yang telah usai masih saja mewarnai dinamika politik Tanah Air.

Bahkan semburan-semburan hoaks dan provokasi masih saja dimainkan oleh kelompok tertentu dengan maksud busuk dibaliknya.

Sebut saja kasus aksi kerusuhan 21-22 Mei, yang kini masih berproses. Tapi ada saja oknum yang masih menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM saat peristiwa tersebut. Padahal pihak kepolisian telah menyampaikan kepada publik bahwa terdapat kelompok tertentu yang menjadi dalang kerusuhan. Diantaranya adalah Ormas Parpol dan relawan Prabowo-Sandi.

Begitu juga dengan kematian ratusan petugas KPPS yang disebut tidak wajar, padahal pihak Kementerian Kesehatan telah menjelaskan penyebab sebenarnya.

Ocehan-ocehan seperti pengacara Ahmad Yani yang menyebut ada Pelanggaran HAM pada aksi di Depan Bawaslu dan kematian ratusan petugas KPPS yang katanya tidak wajar jelas telah melukai pihak-pihak yang selama ini berjuang mencari titik terang untuk mengungkap kebanaran.

Padahal Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya belum menemukan bukti kuat adanya pelanggaran HAM terhadap aksi aparat kepolisian kepada massa aksi 22 Mei.

“Belum, belum ya. Belum bisa disimpulkan sejauh ini. Mereka sangat intensif,” kata Taufan di Kantor Komnas HAM Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Komnas HAM juga telah mengecek seluruh korban kerusuhan di RSUD Tarakan dan RS Budi Kemuliaan. Dari ketiga rumah sakit tersebut, menurut Taufan belum ditemukan indikasi pelanggaran HAM.

Komnas HAM juga mengatakan, dari 8 korban yang meninggal dunia hanya empat keluarga yang bersedia untuk dilakukan otopsi.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disebabkan beberapa penyakit serta kecelakaan.
Seluruh pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01, dan 02 mengimbau agar politisasi fenomena ini dihentikan.

Kemenkes telah merampungkan investigasi penyebab kematian petugas KPPS. Investigasi ini dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) di empat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Dalam siaran pers, Sabtu (11/5), Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkap hasil investigasi meninggalnya sejumlah petugas KPPS disebabkan beberapa penyakit, diantaranya infarc myocard, gagal jantung, koma hepatikum, strok, respiratory failure, meningitis, stroke, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ, serta kecelakaan.

Oscar menyatakan, bergugurannya petugas KPPS merupakan fenomena yang tak diharapkan. “Namun karena pekerjaan sebagai petugas pemilu juga dituntut kondisi kesehatan yang prima, maka para petugas pemilu yang mengidap penyakit-penyakit tertentu akan terpicu bila tidak mengatur waktu bekerja yang berlebihan,” tegasnya.

Oscar mengimbau masyarakat tidak terpancing isu. “Kepada masyarakat jangan terlampau tegang, mari percayai apa-apa yang dilakukan oleh Kemenkes,” tulisnya.

Stop politisasi kematian petugas KPPS, doakan almarhum/almarhumah diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang baik disisi Tuhan YME.