Setahun Terdapat 31 Kasus Intoleransi di Indonesia

Setahun Terdapat 31 Kasus Intoleransi di Indonesia

318 Views

Sepanjang 2018 hingga 2019, Imparsial mencatat sedikitnya ada 31 kasus intoleransi di Indonesia.

Dari data itu, mayoritas tindakan intoleransi paling banyak terjadi adalah pelarangan kegiatan ibadah.

Imparsial beranggapan bila hal tersebut dibiarkan maka bukan tidak mungkin tindakan tersebut terus meningkat.

“Ada 12 kasus pelarangan atau pembubaran atas ritual, acara, ceramah dan sebagainya terhadap pelaksanaan agama. Tindakan ini yang terbanyak,” kata Koordinator Program Imparsial, Ardimanto Adiputra, di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Dalam momentum hari toleransi sedunia yang diperingati setiap 17 November, Indonesia harus mampu meredam tindakan intoleransi yang kerap dialami kelompok minoritas.

Selain pelarangan kegiatan keagamaan, Imparsial turut mencatat dalam setahun terakhir sedikitnya telah terjadi 11 kali kasus pelarangan mendirikan rumah ibadah.

Tiga kali perusakan tempat ibadah mencakup gedung hingga properti dan dua kasus pelarangan perayaan budaya etnis minoritas, seperti Cap Go Meh. Bahkan terdapat pula temuan kasus larangan atribut pakaian aliran keagamaan hingga pengusiran terhadap warga yang beda agama.

yang lebih memprihatinkan,menurut Ardi, pelaku tindakan intoleran adalah warga sipil serta aparat pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dinilai turut serta menumbuhkan tindakan intoleransi.

“Seharusnya pemerintah melindungi malah turut menyumbang tindakan intoleran,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemerintah menunjukan kepedulian dengan meredam tindakan-tindakan intoleransi melakui langkah konkret yakni, mengevaluasi dan mencabut kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Imparsial juga mendorong agar pemerintah berani menegakan hukum dengan menindak tegas pelaku-pelaku intoleransi.

Masyarakat harus tegas menolak sikap intoleran di Indonesia, sebab intoleran adalah akar dari radikalisme dan bertentangan dengan Pancasila serta prinsip berbangsa dan bernegara di Indonesia.