Sentilan CSIS Terhadap Oposisi yang Bergabung dengan Jokowi



1,947 Views

Segala sesuatu memang tak ada yang abadi. Apalagi hanya urusan politik yang ada hanyalah kepentingan untuk memuaskan syahwat kekuasaan.

Libido kekuasaan itu mungkin sudah tak terbendung sehingga rela menjual kehormatan untuk menggapai kekuasaan lewat silaturahmi politik. Atau mungkin hanya pura-pura saja seperti dalam sebuah judul lagu “Dunia ini Panggung Sandiwara”.

Kini parpol yang tergabung dalam oposisi secara terang-terarngan merubah haluan menjadi pendukung pemerintah. Hal inipun menjadi sorotan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.

Arya mengkritik sikap sejumlah partai oposisi yang ingin bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Seperti diketahui Partai Gerindra, Demokrat dan PAN serta PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rival Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf didukung enam partai yang memiliki kursi di DPR, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Sikap sejumlah partai oposisi yang ingin bergabung dalam koalisi parpol seperti sedang berburu kekuasaan dan jabatan.

Namun demikian Arya menyebut bahwa koalisi politik yang gemuk juga akan membuat Jokowi kerepotan bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi. Karena koalisi yang gemuk juga tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil.

“Hal itu tidak baik juga karena seolah semua partai berburu kekuasaan, berburu jabatan,” ujar Arya seperti dilansir Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Selain itu keputusan untuk mendukung pemerintah dan masuk kabinet menurut Arya tidak lepas keinginan partai dalam menguasai sumber pendanaan politik.

“Yang harus kita lihat itu apa motif partai bergabung dengan pemerintah. Nah kalau saya lihat salah satu motif itu adalah soal akses pada sumber pendanaan politik,” ujarnya.

Sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi menambah dukungan partai koalisi dengan merekrut partai Demokrat. Bergabungnya Demokrat juga dikhawatirkan akan menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia karena koalisi akan mendominasi sekitar 90% di parlemen, yang berakibat mati surinya demokrasi karena tak signifikannya partai oposisi.

Fenomena perpindahan oposisi menjadi koalisi Pemerintah menjadi pelajaran politik bagi masyarakat bahwa dalam kontestasi politik, semua ada pertimbangan dan tolak ukur serta mengedepankan kepentingan parpol meskipun harus mengubah haluan.

Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh memiliki fanatisme berlebihan terhadap satu kubu politik sebab dalam situasi tertentu, mereka bisa berbalik arah untuk mempertahankan kepentingan parpol yaitu kekuasaan dan jabatan.