Rasio TKA Indonesia Hanya 1%, Malaysia 12%, dan Singapura 60,9%

Rasio TKA Indonesia Hanya 1%, Malaysia 12%, dan Singapura 60,9%

Isu terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia isu yang sensitif dan hanya digoreng saat Pemilu. Apalagi menjelang pilpres, isu tersebut menjadi sedap untuk digulirkan dan dijadikan komoditas politik untuk menyerang Pemerintah.

Yang terjadi di lapangan seolah-olah semua berita TKA dari China. Sudah tentu Ini berita yang sangat menyesatkan, sehingga isu mengenai keberadaan TKA di Tanah Air lebih banyak yang bersifat hoaks daripada fakta.

Parahnya, hoaks atau kabar bohong mengenai TKA ini dicampuradukkan dengan masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Saat ini, jumlah TKA di Indonesia memang meningkat dari 68.762 menjadi 85.974 orang, namun peningkatan tersebut harus dibandingkan dengan rasio tenaga kerja yang tidak mencapai 1% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunjukkan bahwa rasio TKA Indonesia adalah paling kecil jika dibanding negara-negara sekitar, seperti Malaysia yang rasio TKA-nya 12% dengan jumlah TKA 1,8 juta orang berbanding 15 juta tenaga kerja, Singapura di 2017 rasio TKA-nya mencapai 60,9% dengan jumlah TKA 1,4 juta orang dan jumlah tenaga kerja 2,3 juta.

Sedangkan data 2016 dari masing-masing kementerian setempat, rasio TKA Thailand 4,5%, Vietnam 0,14%, dan Jepang 1,4% dan yang paling tinggi Qatar, yang menurut data MPS Census 2010 rasio TKA-nya mencapai 94,5% dengan jumlah TKA sebesar 1,2 juta orang dan tenaga kerja 1,3 juta orang. Lalu Uni Emirate Arab 96% dan Amerika Serikat 16,7%.

Sementara itu, rasio TKA di Indonesia hanya mencapai 0,067% pada tahun 2017, dengan jumlah 86 ribu dan 131 juta jiwa angkatan kerja.

Meski demikian, TKA di Indonesia tetap dan selalu diawasi Keimigrasian dan Kemenaker yang bekerja sama dengan Satuan Pengawas TKA terdiri dari Polri, Imigrasi dan 24 Kementerian/Lembaga (K/L) serta Tim Pengawasan Orang Asing (PORA).

Selain itu Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah dengan menegur hingga mendeportasi para TKA ilegal. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 7.787, tahun 2017 sebanyak 11.307 dan per Maret 2018 sebanyak 1.358 orang dideportasi.

Dari berbagai segi, baik rasio tenaga kerja, pengawasan, penjatuhan sanksi maupun kebijakan, pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat baik menyelesaikan permasalahan TKA.

Semenara, dari segi kebijakan Perpres No. 20/2018 jauh lebih jelas dan lengkap mengatur permasalahan TKA dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun jumlah TKA di Indonesia mencapai puncak tertingginya pada masa pemerintahan SBY, pada tahun 2011, sebanyak 77.307 pekerja.