PTUN Tolak Gugatan Saksi Ahli HTI Terhadap Rektor Undip

PTUN Tolak Gugatan Saksi Ahli HTI Terhadap Rektor Undip

204 Views

Gugatan guru besar Undip Semarang, Prof Suteki, terhadap rektornya, Prof Yos Johan Utama, ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semarang.

Majelis Hakim menilai Rektor memberhentikan Suteki dari jabatan Ketua program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fak. Hukum Undip karena menjadi saksi ahli HTI di MK sudah sesuai dengan tata usaha negara dan dilakukan sebagai bentuk pembinaan.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Sofyan Iskandar di ruang sidang utama PTUN Semarang, Rabu (11/12/2019).

Hakim menybeut Rektor berhak mengeluarkan keputusan sesuai aturan yang berlaku. Keputusan itu muncul setelah pemeriksaan pada Juni 2018 terkait pelanggaran berat yang dilakukan Suteki ketika menjadi saksi ahli sidang gugatan HTI di MK.

Atas putusan itu, Suteki akan mengajukan banding. Seusai sidang, Suteki mengatakan percaya pada negara dengan melalui proses yang masih bisa ditempuh.

“Akan banding, saya percaya negara ini, ada tahapan banding dan kasasi,” kata Suteki.

Sebagai seorang tenaga pendidik dan bergelar Profesor di PTN dan paham terhadap permasalahan hukum, sudah seharusnya Prof. Suteki tidak berpihak kepada ideologi anti Pancasila. Sehingga sikap Rektor Undip sudah tepat memberhentikan Prof. Suteki yang berpihak kepada HTI.

Kasus Prof. Suteki adalah salah satu contoh nyata bahwa paham khilafah sudah mempengaruhi pola pikir dan ideologi tenaga pendidik serta lingkungan kampus.

Menurut kuasa hukum Rektor Undip, Muhtar Hadi Wibowo, mengatakan ditolaknya gugatan Suteki secara hukum sudah benar.

“Kuat, benar secara hukum. Ini merupakan kemenangan Undip, kemenangan keluarga besar Undip yang cinta NKRI, cinta Pancasila,” kata Muhtar.

Ia mengatakan, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi para ASN agar tidak mengampanyekan ideologi negara khilafah.

“Mengampanyekan ideologi paham selain Pancasila dalam wilayah NKRI dilarang hukum. Siapa pun dengan dalil apa pun, ideologi negara khilafah tidak dibenarkan secara hukum dikampanyekan di NKRI,” jelasnya.