Prabowo Subianto Akui Mampu Kudeta Habibie, Demokrasi Indonesia Terancam

Prabowo Subianto Akui Mampu Kudeta Habibie, Demokrasi Indonesia Terancam

68 Views

Ancaman negara bubar ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) punah di tahun 2030 dari capres Prabowo Subianto memang tidak main-main. Rekam jejaknya yang selalu ingin melakukan segala cara terbukti dari sikap jumawanya yang mengaku bisa melakukan kudeta saat peralihan masa orde baru ke reformasi tahun 1998 lalu.

Untuk kedua kalinya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengungkapkan penyesalannya karena batal melakukan kudeta terhadap Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Prabowo mengawali ceritanya soal kritik dari sistem ekonomi neo liberal yang dianggapnya hanya akan dirasakan golongan tertentu saja. Prabowo mengaku kritiknya itu kerap ditertawakan.

Banyak orang yang mempertanyakan kapasitas Prabowo bicara soal ekonomi. Namun, dia menuturkan kritik soal sistem neoliberal ini sudah sejak 20 tahun lalu dia diskusikan. Bahkan, saat dirinya berpangkat mayor dan letkol.

Pernyataan Prabowo soal kudeta terhadap Habibie ini setidaknya sudah dua kali disampaikannya. Pertama kali, Prabowo menyinggung soal isu kudeta itu saat menjadi pembicara dalam public lecture Soegeng Sarjadi Syndicate pada 18 Desember 2012 lalu.

“Kalau orang dengar nama Prabowo pasti akan tergambar bekas tentara, komandan Kopassus, dan kudeta, serta kejadian 1998. Itu kan urut urutannya,” ujar Prabowo ketika itu.

Terkait isu kudeta itu, Prabowo bahkan mengutarakan penyesalannya tidak jadi melakukan kudeta tahun 1998 silam. Pernyataannya itu diucapkan Prabowo sambil berseloroh.

“Saya letnan jenderal purnawirawan, mantan Panglima Kostrad yang hampir kudeta. Tapi, kudeta enggak jadi, nyesel juga saya sekarang,” demikian pengakuannya.

Meskipun tak sampai kejadian, namun pernyataan tersebut tentunya tak harus diumbar ke ranah publik hanya demi menaikkan eksistensi. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan tafsir negatif terhadap pemerintah dan pendiskreditan terhadap seorang Presiden.

Pernyataan Prabowo yang sering mengkritik demokrasi saat ini dianggap keblabasan dengan indikator lahirnya ribuan surat kabar, banyaknya partai politik, dan semakin merajalelanya kasus korupsi.

Jika demokrasi yang diharapkan adalah antitesis dari pernyataan diatas maka perlahan Indonesia sedang digiring kembali menuju peradaban orde baru dimana keberadaan surat kabar merosot karena dibredel, partai politik bakal kembali difusi demi alasan stabilitas politik dan bersihnya kasus koruptor karena tak ada yang berani mengungkap ke publik.

Tentunya kualifikasi capres no urut 02 Prabowo Subianto ini sebagai orang rakus kekuasaan dan dapat menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan peraturan yang berlaku tidak pantas dipilih oleh Rakyat.

Kekalahannya di tahun 2014 dari seorang Jokowi justru mempertegas bahwa memori rakyat Indonesia masih sangat kuat dibawah tekanan dan intimidasi penguasa tunggal Orde Baru Presiden ke 2 RI Jenderal Soeharto yang juga merupakan mertuanya saat itu.

Rakyat yang telah bebas dari belenggu penguasa otoriter dan menuju kekuasaan masyarakat sipil tentu tidak lagi memimpikan presiden seperti Prabowo Subianto.