Polling Media Sosial Tidak Mewakili Opini Umum



52 Views

PERKEMBANGAN teknologi informasi yang pesat membuat media sosial diminati sebagai sarana untuk menyalurkan unek-unek dan gagasan. Selain tak berbiaya, media sosial kini banyak digandrungi anak muda dan kelas menengah.

Sampai September 2016, penetrasi pengguna media sosial sudah mencapai 34% dari populasi masyarakat Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6% dari sebelumnya 28% pada Januari 2016 (We Are Social, 2016).

Laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah penggila media sosial, atau berkisar di angka 40%.

Temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Universitas Indonesia (2014) menunjukkan penetrasi tertinggi pengguna internet di Indonesia berada di DKI Jakarta, yaitu 56%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 34,1%. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, pembuatan poling melalui media sosial, dalam hal ini Twitter, diprediksi akan meningkat.

Hari ini untuk memperingati 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK beberapa akun twitter melakukan polling online, hasilnya sangat berbeda jauh dengan beberapa survei lapangan lembaga yang kredibel misal yang dilakukan akun resmi detikcom dimana hasil terakhir hanya menunjukkan 48% yang puas dan 47% yang tidak puas. Sementara rata-rata hasil survei lembaga seperti Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa 68.3 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Pertanyaannya, seberapa valid dan akuratkah poling via Twitter tersebut? Apakah hasil poling tersebut benar-benar mewakili opini masyarakat Indonesia secara umum ?

Di DKI Jakarta, misalnya, sehari setelah pendaftaran pasangan calon, poling via Twitter terhadap pasangan calon sudah mulai bermunculan, baik yang dilakukan media daring, partai, maupun organisasi kemasyarakatan. Tak butuh waktu lama, beberapa akun Twitter segera melansir hasil poling tersebut dengan hasil yang berbeda-beda.

Di sejumlah forum, sejumlah orang juga menyitir hasil poling tersebut untuk menunjukkan kuatnya dukungan publik terhadap pasangan calon yang dia dukung. Beberapa akun Twitter ada yang menghapus hasil poling mereka karena khawatir akan menciptakan bandwagon effect atau menguntungkan pasangan lain.

Hasil polling twitter yang diinginkan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di media sosial satu sama lain sangat berbeda-beda hasilnya. Responden utama tentu pada followernya masing-masing akun. Namun hasil polling tetap tidak dapat dipertanggungkan jawabkan secara ilmiah.

Hasil survei beberapa lembaga riset yang kredibel telah jelas menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir.

Ukuran lembaga yang melakukan survei tentu dapat diukur kredibilitas, integritas, dan profesionalitas mereka? Bila survei dilakukan lembaga yang tidak memenuhi kaidah keilmuan, hasilnya tentu diragukan.

Biasanya bila survei dilakukan secara benar dan menggunakan metodologi yang ketat, hasil survei mampu memprediksi pemenang pemilu, jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Bila pun terjadi perbedaan antarlembaga, hasilnya biasanya tidak terlalu signifikan, apalagi bila tidak ada peristiwa politik besar yang terjadi.

Bila survei sudah dilakukan lembaga yang kredibel, kenapa masih terjadi perbedaan? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, periode pelaksanan survei. Karena survei merekam opini publik yang selalu bergerak dan berubah, waktu survei akan memengaruhi hasil survei. Survei yang dilakukan dua bulan sebelum pemilu diperkirakan hasilnya akan berbeda dengan survei yang dilakukan pada seminggu sebelum pemilu.

Kedua, perbedaan metodologi akan memengaruhi hasil survei. Metodologi survei mencakup berapa responden yang menjadi sampel, bagaimana proses penarikan sampel, bagaimana proses pengacakan sampel serta bagaimana proses quality control dilakukan. Dalam proses penarikan sampel apakah menggunakan metode sampel acak bertingkat (multi-stage random sampling) atau menggunakan cluster sampling. Jumlah sampel yang diambil juga memengaruhi hasil survei dan memengaruhi tingkat margin of error (Rumsey, 2010). Tingkat margin of error ditentukan seberapa banyak sampel yang diambil dari populasi dan berapa tingkat kepercayaan yang diinginkan dari sebuah survei.

Tingkat validasi dan akurasi sebuah hasil survei juga ditentukan quality control. Survei yang baik dilakukan dengan memverifikasi kembali hasil wawancara tim lapangan dengan mendatangi kembali responden terpilih atau melakukan validasi data melalui telepon. Ketiga, bagaimana desain instrumen yang dibuat dan berapa banyak nama-nama yang diuji dalam sebuah survei. Survei yang menguji tingkat keterpilihan 10 nama calon tentu akan berbeda hasilnya dengan survei yang hanya menguji 5 nama calon. Survei yang dilakukan sebelum adanya kandidat yang definitif tentu akan berbeda hasilnya setelah munculnya kandidat yang definitif.

Poling Twitter

Dalam survei, hal mendasar yang harus didefinisikan terlebih dahulu ialah siapa populasi yang ingin diteliti dan bagaimana proses pengambilan sampelnya? Lalu apakah sampelnya proporsional dan representatif? Definisi terhadap populasi akan menjadi penting apakah hasil survei itu bisa menjadi rujukan atau dianggap valid untuk menjelaskan persepsi populasi atau tidak.

Dengan mengacu ke kaidah ilmiah, jelas hasil poling Twitter tidak valid dan tidak bisa menjelaskan persepsi pemilih Jakarta. Mengapa? Pertama, poling tidak mewakili populasi masyarakat DKI Jakarta. Dalam sebuah akun Twitter, pengikut (follower) bukan 100% pemilih Jakarta. Kedua, poling tidak mencerminkan proporsionalitas pemilih karena tidak mewakili distribusi pemilih di DKI Jakarta. Ketiga, poling tidak merepresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Keempat, hasil poling tidak bisa digeneralisasi karena tidak menggunakan proses pengacakan.

Hal yang sangat fatal adalah bila polling tersebut dirusak oleh sekelompok penggiat medsos yang profesional dalam penyebaran opini negatif kepada lawan politik yang mengorder. Terbongkarnya jaringan Saracen yang disebutkan pihak berwajib mampu mengternak lebih dari 800rb akun pasti akan menunjukkan arah grafik polling yang menyesatkan.

Ke depan, peran asosiasi lembaga survei penting ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bila mengacu pada kaidah keilmuan dan metodologi survei, poling melalui Twitter tentu tidak bisa mewakili opini umum masyarakat dan juga tidak dapat merepresentasikan responden yang terlibat secara umum.