Perppu Ormas untuk Melindungi Negara dari Ormas Radikal



61 Views

Jakarta – Penyusunan Perppu Ormas merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencegah berkembangnya ancaman berupa penyebaran ideologi menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa tujuan diterbitkannya Perppu Ormas ini adalah dengan maksud baik. Pemerintah menerbitkan Perrppu Ormas bukan untuk menimbulkan kegaduhan, menimbulkan masalah.

Patut disayangkan bahwa Alumni aksi “212” mengagendakan demo lanjutan untuk menuntut penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Kamis (26/10/2017). Demonstrasi ini akan diikuti massa yang akan menyambangi Gedung DPR/MPR RI bertepatan dengan agenda Rapat Paripurna anggota perwakilan rakyat. Salah satu agenda rapat pada paripurna ini yakni mengesahkan Perppu Ormas ini menjadi Undang-undang bila disepakati pada 26 Oktober nanti.

Ini jelas sangat bertentangan di sikap mencintai tanah air Indonesia, Tujuan pemerintah justru semata-semata ingin mengamankan ideologi negara dari satu ancaman-ancaman yang terstruktur dan terorganisir.Seperti ideologi PKI, HTI yang aka mengubah dasar negara serta ormas-ormas radikal yang menjurus ke aksi kekerasan dan pemaksaan kehendak yang tidak sesuai undang-undang.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta publik mematuhi proses hukum mengenai Perppu Ormas. Karena Perppu Ormas ini sudah masuk proses hukum, menurut dia, maka publik tinggal menunggu hasil proses tersebut.

“Maka ya kita tenang saja, sambil menunggu proses itu berlangsung, enggak usah intervensi fisik, opini media dan sebagainya, biarkan hukum menyelesaikan,” ujar Wiranto usai menghadiri Rakornas Persiapan Pilkada 2018 di Jakarta, Senin (23/10).

Wiranto melanjutkan, proses hukum itu berlangsung baik di DPR RI maupun Mahkamah Konstitusi (MK). DPR RI tengah melakukan persidangan untuk mendengarkan pandangan fraksi dan menentukan sikap fraksi-fraksi terhadap Perppu Nomor 2/2017 Tentang Ormas. Begitu juga sidang lanjutan gugatan Perppu yang memasuki agenda mendengarkan argumentasi pemerintah di MK.

Sementara Ketum MUI KH Maruf Amin minta kepada umat Islam untuk tidak ikut dalam demo yang menentang Perppu Ormas”Kalau kami dari MUI sih menganggap tidak perlu ada demo. Serahkan saja dalam proses yang wajar. Kan ada aturan. Tidak perlu ada demo,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ma’ruf bahkan juga mengaggap demonstrasi menentang Perppu Ormas tak perlu diikuti. Dia berharap semua elemen bisa menjaga diri dari ajakan-ajakan ke arah rusuh.

“Pemerintah dan umat tidak usah terprovokasi. Tidak usah ikut,” ujarnya.

Namun menurutnya, ormas yang terbukti bertentangan dengan pancasila tak perlu dibubarkan. “Dibina saja. Kecuali HTI, HTI bubarkan,” ujarnya.