Pemindahan Ibukota Butuh Masukan Bukan Nyinyiran

Pemindahan Ibukota Butuh Masukan Bukan Nyinyiran

1,087 Views

Jakarta – Dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Sherly Annavita yang menuduh pemindahkan ibu kota sebagai konfirmasi kegagalan

Presiden Jokowi, seharusnya Sherly harus paham bahwa wacana pemindahan ibu kota bukan baru muncul sekarang, namun sejak era Soekarno.

Keputusan pemidahan ibu kota sudah menjadi keputusan tepat mengingat Jakarta tidak lagi kondusif sebagai Ibu Kota yang merepresentasikan

Indonesia.

Menanggapi pendapat Sherly Anavita soal anggaran pemindahan ibu kota yang berindikasi akan menambah utang negara, Politisi Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjelaskan dalam skema pembiayaan yang disampaikan Badan Penyelenggara dan Pembangunan

Nasional (Bappenas), tidak ada satu pun opsi untuk melakukan utang.

Menurutnya, dalam skema pembiayaan yang disampaikan Badan Penyelenggara dan Pembangunan Nasional (Bappenas), tidak ada satu pun opsi

untuk melakukan utang.

Tak hanya itu, Politisi Partai Serikat Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjelaskan jika pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan memerlukan

waktu yang cukup lama.

Tsamara Amany meminta masyarakat untuk memahami bahwa dalam pemindahan ibu kota butuh rencana dan proses yang matang.

Di mata Tsamara Amany pemindahan ibu kota perlu persiapan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana.

Tanggapan itu disampaikan oleh Tsama Amany dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/8/2019).

“Ini yang paling menarik. Point nomor 2. Biayanya dari mana? Kita bakal nambah utang nggak nih kira-kira?” tanya Tsamara Amany sambil

tersenyum.

“Jadi ini selalu menjadi bahan diskusi yang sangat menarik. Tapi kalau saya lihat skema pembiayaan pemindahan ibu kota dari Bappenas

gitu ya. Kalau kita lihat, tidak ada opsi utang dan tidak pernah dibicarakan dalam kajian tersebut opsi utang,” ucap Tsamara Amany.

Bahkan Tsamara Amany merasa bingung mengapa banyak pihak mengkhawatirkan utang negara yang bakal semakin bertambah seiring pemindahan

ibu kota ke Kalimantan.

Padahal dalam skema pembiayaan tak ada satupun opsi utang yang disampaikan Bappenas.

“Dan saya tidak tahu dan saya justru bingung kenapa kita memikirkan bahwa akan terjadi utang,” kata Tsamara.

Sehingga, dalam kesempatan itu, Tsamara mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan tidak

dilakukan dalam waktu dekat.

“Dan yang mesti kita pahami, kita tidak pindah ibu kota besok Pak Karni, ini butuh rencana dan butuh proses,” ungkap Tsamara.

Memang, diakui Tsamara Amany bahwa pemerintah sesungguhnya sudah terlambat membuat rencana pemindahan ibu kota. Namun, Tsamara menyebut

pemindahan ibu kota tetap harus dilakukan.

“Makanya APBN-nya pasti multiers, tidak mungkin besok kita pindah.”

“Tapi proses itu sudah terlambat kita mulai dan harus kita mulai saat ini,” ucapnya.

Hal tersebut disebabkan karena perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru.

“Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun karena perlu dibangun sarana prasarana, pemindahan.”

Ia meminta agar pemikiran masyarakat lebih logis. Karena Indonesia pindah bukan sekadar packing peralatan, angkat koper dan pindah ke

Kalimantan. Melainkan butuh proses yang panjang dalam pembangunan saran dan prasarana yang dibutuhkan untuk ibu kota Indonesia yang

baru.

“Jangan dianggap besok kita packing angkat koper pindah ke Kalimantan,” kata dia.

Tsamara menegaskan jika pembangunan tersebut memerlukan proses.

“Ini pembangunan yang butuh proses,” ungkapnya.

Di mata Tsamara Amany, pembiayaan yang berasal dari negara maupun swasta sangat memungkinkan untuk mencukupi pemindahan ibu kota

tersebut.

“Dan dari APBN secara multiers misalnya BUMN, KBBU (Kerja Sama dan Badan Usaha), kompensasi dan lain sebagainya, swasta, memungkinkan

enggak Pak Karni?,” tanya Tsamara.

“Sangat memungkinkan.”

“Sangat memungkinkan, sama saja seperti pengembangan kota-kota baru yang kita gunakan dengan swasta,” ucap Tsamara.

Lebih lanjut Tsamara mengungkapkan jika meskipun memerlukan waktu lama, ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah membuka jalan untuk

memindahkan ibu kota.

“Jadi saya melihat sebenarnya tidak ada persoalan di sana, karena ini proses yang bukan 1-2 tahun, tapi mungkin akan memakan waktu

lama.”

“Tapi Pak Jokowi mencoba memulai proses tersebut,” ucapnya.