Pemerintahan Jokowi-JK Berhasil Wujudkan Pemerataan dan Penegakan Keadilan Sosial di Indonesia

Pemerintahan Jokowi-JK Berhasil Wujudkan Pemerataan dan Penegakan Keadilan Sosial di Indonesia

56 Views

Pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf, Erick Thohir menilai, bahwa selama empat tahun menjadi PResiden, transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu menyasar tiga fokus fundamental yakni alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, hingga pemberdayaan pelaku ekonomi.

“Transformasi struktural terus berlangsung, sejalan dengan prioritas pembangunan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Selasa (21/11/2018).

Erick menyampaikan setidaknya ada 18 keberhasilan peningkatan di bidang ekonomi:

1. Harga-harga terkendali

Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Kemiskinan terendah

Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018, terendah sepanjang sejarah.

3. Semakin banyak warga yang bekerja

Perekonomian yang menarik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka.

4. Terjaminnya kehidupan warga

Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah.

5. Kualitas hidup meningkat

Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik.

6. Tingkat pendidikan membaik

Kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun.

Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM.

7. Penguasaan aset mulai menyebar

Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.

8. BBM satu harga

Hingga Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama

9. Membangun kawasan perbatasan

Pembangunan infrastruktur di NTT seperti ruas Dufala – Nualain, ruas Motamasin – Laktutus – Dafala, dan ruas Haliwen – Sadi – Asumanu – Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.

Pembangunan infrastruktur di Papua seperti Segmen 1 yaitu Jayapura – Arso – Waris – Yetti, Segmen 2 yaitu Yetti – Ubrub – Oksibil, dan Segmen 3 yaitu Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km.

Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

10. Poros maritim kian nyata

Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan.

Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.

11. Perizinan berusaha makin mudah

Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengungkapkan penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia (16/06/2018).

“Bagi kami dunia usaha, … ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia karena ini salah satu keluhan utama bagi investor, … selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

12. Peringkat investasi membaik

Moody’s, Fitch, dan Standard Poor menyatakan bahwa Indonesia Layak Investasi di tahun 2018, di mana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi di tahun 1992.

“Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia,” katanya.

13. Daya saing membaik

Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.

14. Proyek strategis nasional

Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

15. Komitmen membangun desa

Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Di tahun 2017 dana desa mencapai Rp60 triliun dan transfer daerah di tahun 2017 adalah Rp704,92.

16. Insentif pajak UMKM

Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

17. Kredit Usaha Rakyat

Akes pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci selain akses terhadap aset. Pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga kian murah, hingga 7% pada 2018.

Realisasi penyaluran KUR s/d 31 Juli 2017 sebanyak Rp69,9 triliun yaitu 65,53% dari target Rp110 triliun dengan penyaluran KUR dibagi 3 yaitu KUR Mikro 71%, KUR Ritel 28%, dan KUR TKI 0,3%.

18. Distribusi Aset Untuk Rakyat

Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses melalui program Reforma Agraria.

Capaian Redistribusi Aset s/d Agustus 2017 adalah 245.097 bidang dan 187.036 Ha sedangkan Capaian Legalisasi Aset s/d Agustus 2017 adalah 2.861.556 bidang dan 508.391,11 Ha dengan Total Capaian Redistribusi dan Aset dan Legalisasi Aset 3.106.653 bidang dan 695.427,11 Ha.