Pemekaran di Wilayah Papua dan Papua Barat Tak Terhambat dengan Moratorium

Pemekaran di Wilayah Papua dan Papua Barat Tak Terhambat dengan Moratorium

18 Views

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan permintaan para tokoh Papua saat bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Selasa (11/9)  soal pemekaran di lima kabupaten di Papua dan Papua Barat tak terhambat kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru.

Tjahjo menjelaskan soal pemekaran sudah diatur dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Permintaan para tokoh hanya menagih hak tersebut.

Oh enggak [termasuk moratorium], beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja,” kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9).

Seperti diketahui, pemerintah melakukan moratorium dalam pemekaran daerah otonomi baru sejak 2014. Kemendagri mencatat ada 315 daerah yang sudah mengajukan pemekaran hingga Agustus 2019.

Terkait hal itu, Kemendagri akan segera mengkaji rencana pemekaran lima kabupaten di dua provinsi paling timur Indonesia.

Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan. Salah satunya terkait pemekaran wilayah.

Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita. Menjadi catatan penting, pertama kita minta kepada bapak presiden untuk ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Abisai yang juga dikenal sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura tersebut.

Usulan tersebut disambut positif oleh Jokowi. Namun ia tak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh bisa dikabulkan.

Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? Lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga (pemekaran). Ini kan perlu ada kajian,” kata Jokowi.