Pembinaan Napiter untuk Rehabilitasi Perlu Peran Aktif Pemda

Pembinaan Napiter untuk Rehabilitasi Perlu Peran Aktif Pemda

636 Views

Jakarta – ‎Dari 1.200 mantan narapidana (napi) terorisme, 200 di antaranya kembali melakukan aksi serupa. Angka tersebut terhitung dari medio 2005 hingga sekarang ini. Demikian disampaikan pengamat terorisme, cum Executive Director Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie.

“Angka residivisme paling tinggi memang masih kasus narkoba. Namun, mantan napi terorisme juga penting mendapat perhatian, bila kita tak ingin mereka kembali mengulangi perbuatannya,” ujar Taufik, dalam seminar ‘Peningkatan Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme, di Grha Solo Raya, Senin (21/10).

Disampaikan, para mantan napi t‎erorisme butuh ruang sosial baru, agar mereka tak mudah kembali ke habitat lamanya. Karena itu, perlu peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga masyarakat

“Jangan dikucilkan, kita rangkul dia. Ketika mereka dikucilkan, justeru akan rentan kembali terjerumus ke jaringan terorisme,” ucapnya.

Menurut dia, di negara-negara Eropa, terutama Skandinavia, para napi terorisme dilatih dengan berbagai skil, sebagai bekal untuk mencari nafkah ketika keluar nanti. Bahkan, itu ada sertifikasinya, di mana sertifikat di dalam penjara tersebut juga diakui oleh dunia kerja di luar.

“Di sana, kampus dan swasta juga turut dalam proses pemberdayaan untuk rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme,” ucapnya.

Karena itu, ia memandang perlu adanya semacam lembaga ad hoc dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, berisi stakeholder terkait‎. Agar proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme berjalan sebagaimana layaknya.

“Selain pembinaan sosial, kan perlu ada pemberdayaan secara ekonomi. Lembaga ini bisa diterukan keberadaannya atau dihentikan, tergantung penialiaan serta situasi dan kondisi yang ada,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu, mantan napi terorisme yang juga pendiri Yayasan Gema Salam, Ja‎ck Harun; perwakilan Badan Pemasyarakat (Bapas) Solo, Sutomo; perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Atiek Surmiati, serta Staf Ahli Wali Kota Solo, Kamso.

‎Jack Harun mengatakan, untuk menguatkan deradikalisasi serta mempermudah proses rehabilitas dan reintegrasi mantan napi terorisme, perlu dilaksanakan program pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Menurut dia, hal inilah yang coba dilakukan oleh Yayasan Gema Salam, yang didirikannya

“Kita juga ada grup WA, di situ ketika ada yang nyebar hoaks dan lainnya saya ingatkan‎. Yang tak kalah penting adalah program pemberdayaan ekonomi, karena begitu keluar teman-teman ini kan kembali memikul tanggung jawab sebagai ayah, sebagai anak, atau lainnya yang harus menghidupi anak-istri dan keluarga,” ujarnya.

Yayasan Gema Salam, ujarnya, saat ini mewadahi 40-an mantan napi terorisme di seluruh Jawa Tengah. Di mana, 25 di antaranya berasal dari Solo Raya.

“Kemarin-kemarin, kita sempat adakah pelatihan untuk membuat ikan asap juga, dengan menggandeng Undip, itu bagian dari pemberdayaan ekonomi,” tutur mantan kelompok Bom Bali I ini.‎

‎Terkait peran pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme, Jack menyebut cukup besar. Terutama, peran Pemkot Solo.

“Peran dan dorongan pak W‎ali cukup besar bagi kami. Beliau sangat serius memperhatikan hal ini. Yayasan ini berdiri juga berkata dorongan dan support belia,” ucapnya.

Sutomo memaparkan, Bapas punya tahapan-tahapan dalam menangani para narapidana. Termasuk napi terorisme. Menurutnya, saat ini penghuni pemasyarakatan didominasi oleh napi kasus narkoba‎.

“Kasus narkoba mencapi 70 persen. Namun begitu, napi dan mantan napi terorisme harus diperhatikan secara khusus,” ujarnya.

Menurut dia, ini karena napi dan mantan napi terorisme punya sifat merusak, yang akan menghancurkan apa saja yang tak sesuai dengan pemahaman kelompoknya. “Jadi, penanganannya lebih susah dari narkoba,” ujarnya