Pembangunan Sektor Pelabuhan di Era Presiden Jokowi Diapresiasi Pengusaha

Pembangunan Sektor Pelabuhan di Era Presiden Jokowi Diapresiasi Pengusaha muda asal Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Mardani H. Maming

48 Views

Kemajuan pembangunan sektor pelabuhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat aprsiasi dari pengusaha muda asal
Kalimantan Selatan.

Mardani H Maming, pengusaha muda asal Kalsel itu menilai dari aspek kuantitas, pemerintah berhasil membangun dan memperbaiki
infrastruktur pelabuhan.

Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan kualitas sistem kerja dan pelayanan pelabuhan yang sangat berpengaruh terhadap
upaya menekan high cost economy dan sangat berpengaruh terhadap daya saing pengusaha nasional.

Ia pun mencontohkan, waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan yang sudah tidak bermasalah lagi.

“Dulu, waktu tunggu di pelabuhan bisa mencapai 15 hari, sekarang dweling time di pelabuhan paling lama hanya tiga hari. Dweling
time selama tiga hari bisa menurunkan high cost economy dan meningkatkan daya saing pengusaha,” ungkap Mardani, di Jakarta, Senin
(24/6).

Namun ke depan kata dia menuturkan, harus dapat mempercepat waktu dweling time menjadi satu atau dua kali 24 jam sehingga secara
perlahan Indonesia pasti bisa menyamai Singapore.

Mardani menilai, pembangunan sektor pelabuhan yang giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi, sangat strategis bagi pembangunan
ekonomi Indonesia.

“Dengan terus dibangunnya pelabuhan baru dan diperbaikinya kualitas pelabuhan-pelabuhan tua, ini akan strategis bagi upaya
Indonesia untuk mengatasi biaya logistik yang selama ini masih sangat tinggi,” kata Mardani yang juga terjun di bisnis kepelabuhan
melalui perusahaannya PT Batulicin Enam Sembilan.

Ia menambahkan, sebagai negara maritim, sudah sepantasnya Indonesia menjadi pusat pengiriman dan poros perdagangan maritim dunia
yang mampu menantang dominasi Singapura. Upaya mengalahkan dominasi Singapura tersebut menurut Mardani mulai terlihat.

Untuk diketahui, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II (Persero) mulai tahun lalu melaksanakan cargo consolidation, di mana
menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok mejadi tempat konsolidasi kargo ekspor dan impor dari dan ke wilayah Indonesia.

Jika sebelumnya importir atau eksportir Indonesia ke Eropa atau Amerika Serikat dan beberapa negara asia lainnya, harus mampir
dulu ke Singapura untuk singgah yang kemudian berganti kapal besar, sekarang sudah bisa di pelabuhan Tanjung Priok saja.

“Ini sebuah langkah maju bagi dunia pelabuhan kita. Ke depan kita berharap jumlah konteiner yang dilayani di Pelabuhan Tanjung
Priok juga terus meningkat minimal 800 ton,” kata Mardani.

Ia pun berharap agar pemerintah dapat membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khusus di pelabuhan sehingga di sana semua
pelayanan perizinan dokumen dari berbagai kementerian dapat satu pintu dan pengurusannya selesai dengan cepat dan tepat.

Selain Tanjung Priok, menurut Calon Ketua Umum BPP Hipmi ini, Indonesia juga perlu memperluas titik titik layanan kapal cargo
berorientasi ekspor. Terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Dengan meratanya sistem pelayanan pelabuhan yang baik, maka komoditas ekspor di wilayah Indonesia Timur akan lebih optimal
terkirim dengan waktu relatif pendek dan biaya yang lebih murah,” ucapnya.

Dengan begitu, ia pun mengaku optimistis proyek pembangunan pelabuhan yang terus giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi akan
menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia yang baru dan mampu mengalahkan Singapura.