Pelaku Bocornya CCTV KPK adalah Orang Kuat KPK

Pelaku Bocornya CCTV KPK adalah Orang Kuat KPK

615 Views

Jakarta – Selama ini publik terhipnotis bahwa KPK adalah lembaga paling suci di negeri ini. Persepsi ini sudah terbangun sejak lama. Mungkin karena KPK selalu mendapat predikat sebagai lembaga terpercaya menurut survei. Mungkin juga karena KPK menghibur publik dengan konferensi pers penetapan tersangka dan juga OTT. Tetapi mungkin juga karena begitu tingginya keinginan publik agar praktik korupsi di negeri ini diberantas sampai ke akar-akarnya.

Persepsi yang sudah terbangun sekian lama itu kemudian menggelapkan mata publik. Mereka tidak percaya lagi pada lembaga atau orang yang mengkritik KPK. Siapa saja yang mengkritik KPK, berarti mereka adalah musuh bersama yang mau melemahkan KPK. Parahnya mereka sampai menutup mata ketika KPK melakukan kesalahan dan adanya dugaan masalah di KPK. Memang begitulah kalau sudah terlanjur percaya buta.

Tetapi apakah KPK benar sesuci itu? Benarkan KPK sudah menjadi pemberantas korupsi seperti yang diinginkan? Atau justru sebaliknya KPK sedang bermasalah serius? Mari kita lihat fakta berikut ini:

Sprindik KPK bocor

Sejak berdirinya, sudah ada 4 sprindik KPK yang bocor ke publik atau sprindik dipalsukan. Sprindik adalah surat perintah penyidikan. Surat ini dikeluarkan untuk meningkatkan suatu kasus dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan sekaligus penetapan tersangka. Sprindik ini bersifat rahasia internal KPK saja, bukan konsumsi publik.

Pertanyaannya, siapa dan kenapa sprindik itu dibocorkan? Kalau sudah ada surat rahasia yang bocor dalam suatu institusi, berarti di dalam institusi itu ada oknum yang sedang bermain entah dengan motif apa pun. Intinya, ada masalah. Dalam kasus sprindik KPK yang bocor, bisa jadi dilakukan demi kepentingan pribadi.

Kalau sprindik KPK yang bocor itu terjadi hanya sekali saja, mungkin kita masih bisa ditolerir sebagai kecerobohan. Tetapi kalau sudah terjadi berkali-kali, maka pasti itu sudah jadi kebiasaan yang disengaja. Bisa jadi, pembocor itu berniat untuk membangun opini publik atau sekedar mendapatkan keuntungan. Dan KPK terbukti sebagai lembaga yang tidak mampu menjaga kerahasiaan lembaganya. KPK perlu mengawasi anggotanya.

Rekaman CCTV bocor

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beredarnya rekaman CCTV di gedung KPK terkait dengan ‘Perusakan Buku Merah’. Menurut keterangan Tempo, rekaman itu didapatkan dari Indonesia Leaks di mana kerahasiaan identitas pemberi rekaman CCTV itu dirahasiakan.

Saya tidak mau membahas tentang perusakan buku merah, melainkan membahas dan sekaligus mempertanyakan kenapa rekaman CCTV itu sampai bisa bocor ke publik.

Penyimpanan data rekaman CCTV suatu lembaga pasti dijaga ketat jangan sampai tersebar luas ke publik. Apalagi kalau rekaman CCTV itu adalah rekaman di dalam gedung di mana aktivitas lembaga tersebut terekam. Maka tidak sembarang orang bisa mengakses rekaman itu.

Kalau sampai rekaman CCTV bocor ke publik, maka sudah pasti pembocor itu adalah orang yang mempunyai akses ke rekaman itu. Biasanya yang mengurusi itu adalah bagian informatika dan teknologi. Maka sebenarnya tidak sulit menemukan siapa pelakunya. Periksa saja bagian IT KPK, karena pembocoran itu melanggar aturan.

Tetapi ada kemungkinan lain selain IT KPK. Pembocor itu adalah orang penting KPK yang memiliki wewenang terhadap rekaman itu. Maka kalau bukan IT, berarti yang berwenang terhadap rekaman itu.

Tetapi siapa pun pembocor, itu urusan internal KPK. Tetapi bagi publik, pembocoran itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kerahasiaan lembaga KPK tidak bisa dijamin. Kalau kerahasiaan lembaga sudah rentan, maka masalah besar dan serius sedang menimpa KPK.

Laporan keuangan dinyatakan WDP oleh BPK

BPK memberikan opini WDP atas laporan keuangan KPK. Penyebab dari status wajar dengan pengecualian itu berkaitan dengan luputnya barang rampasan dari pencatatan. KPK sendiri sudah menjelaskan mengenai ini ke publik. Katanya, WDP itu tidak ada kaitannya dengan korupsi.

Masalahnya sebenarnya bukan apakah WDP itu berkaitan dengan korupsi atau tidak. Yang menjadi masalah adalah kenapa sampai lembaga paling suci ini bisa mendapat WDP sementara mereka sendiri sering melakukan penyelidikan terhadap lembaga lain. Apalagi kalau WDP itu terkait dengan barang rampasan. Apakah WDP itu bukan masalah?

KPK berpolitik?

Walaupun memang tidak ada bukti kuat bahwa KPK berpolitik, tetapi kesan itu dirasakan banyak pihak. Kalau kesan KPK berpolitik itu dirasakan mereka yang jadi tersangka atau membenci KPK, ya biasa saja. masalahnya publik, yang tidak terkait kasus korupsi pun merasakan itu. Bagaimana kesan itu?

Ketika ada peristiwa politik seperti pilkada dan pemilu, OTT akan semakin sering kita dengar. Dan entah kebetulan atau tidak, OTT itu pasti ada hubungannya dengan kontestan politik yang sedang bertarung entah dengan organisasinya atau keluarganya. Kog bisa ya? Ya hanya KPK dan Tuhan saja yang tahu.

Sementara itu, dari puluhan ribu kasus yang dilaporkan ke KPK, tidak lebih dari ratusan yang sudah diproses. Nah loh?

Dari sekian bukti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPK sedang bermasalah. Apalagi bukti-bukti itu langsung berkaitan dengan kredibilitas internal KPK sendiri. Kalau sudah begini, apakah KPK masih lembaga tersuci di negara ini?

Maka tidak heran kalau saya dan banyak orang di luar sana menantang KPK: Kalau tidak bermasalah, kenapa mesti takut diawasi?