Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris Untuk Pemerataan Kesejahteraan



121 Views

Menjelang tiga tahun pemerintahannya sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa waktu begitu cepat berlalu, karena terbawa ritme kerja yang menurut dia tidak pernah mengenal waktu.

“Kalau orang bilang cepat banget, sangat cepat sekali, apalagi kita apa, terbawa arus kerja, yang apa ya, yang enggak kenal waktu semuanya, tahu-tahu sudah tiga tahun,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).

Jokowi menyebutkan bahwa ritme kerjanya yang padat karena kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, selain untuk meninjau langsung jalannya proyek-proyek Infrastruktur juga dirinya ingin memastikan sejumlah program kerja berjalan dan diterapkan sesuai target dan sasaran.

Fokus untuk pemerataan pembangunan yang dulunya kerap disebut Jawa Sentris, di era pemerintahannya Jokowi mengaku telah mengubah hal tersebut dengan Jargon Indonesia Sentris. “Contohnya proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain,” jelas Jokowi. Tentunya juga harus disebutkan proyek yang di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.

Presiden dalam kunjungan kerjanya melihat sendiri bahwa sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung, bahkan dirinya meyakini sudah akan mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya. “Ya kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali,” ucapnya.

Selain itu Presiden Jokowi juga meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi. “Kelihatan sekali akan tahun depan artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80 persen,” katanya.

Sedangkan hambatan yang paling ia rasakan menurut Jokowi adalah masih seputar persoalan di lapangan, termasuk masalah pembebasan lahan meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.

Selain itu terlalu banyaknya regulasi juga terlalu banyaknya peraturan-peraturan yang ada yang menghambat birokrasi. “Entah UU, entah PP, entah Perpres, entah Permen, entah Perda, entah Pergub, entah Perwali, entah Perbupati itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat,” ungkap Jokowi.

Peraturan itu dinilainya ada yang tumpah tindih dan lain-lain, padahal pada intinya Presiden ingin agar regulasi justru bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak. “Karena perubahan global kan cepat sekali kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri kan lucu sekali,” tutur Presiden Jokowi.

Sejauh ini, kata Jokowi, hambatan yang paling dirasakan masih seputar persoalan di lapangan termasuk masalah pembebasan lahan.

“Kedua, terlalu banyaknya regulasi, terlalu banyak peraturan entah undang-undang, entah PP (Peraturan Pemerintah), entah Perpres (Peraturan Presiden), entah Permen (Peraturan Menteri), entah Perda (Peraturan Daerah), entah Pergub (Peraturan Gubernur), entah Perwali (Peraturan Wali Kota), entah Perbupati (Peraturan Bupati), itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat,” ujar Presiden.

Bahkan, peraturan itu ada yang tumpah tindih. Jokowi sendiri ingin agar regulasi tersebut bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak.

“Karena perubahan global kan cepat sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri, kan lucu sekali,” katanya.