Maklumat Rizieq Shihab Terkait Kepung Bawaslu dan KPU Merupakan Hasutan dan Dapat di Pidana



776 Views

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita menegskan, maklumat Habib Rizieq Asuhan dari Arab Saudi yang mengajak pendukung dan simpatisan Paslon 02 untuk menduduki KPU dan Bawaslu jauh sebelum hasil hitungan KPU diumumkan merupakan hasutan dan ancaman yang dapat di pidanakan.

Selain itu, ajakan tersebut merupakan pelanggaran sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 1945.

“Fakta di atas merupakan petunjuk adanya niat mendeligitimasi eksistensi pemerintahan dan KPU dan merupakan pelanggaran konstitusi UUD 45,” tegasnya dilansir dari SINDOnews, Selasa (30/4/2019).

Apalagi lanjut dia mengatakan, bahwa tuduhan curang dan konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Kubu Paslon 02 terhadap pemerintah dan KPU dalam Pemilu 2019 telah dilakukan secara terbuka dan berulang-ulang tanpa niat baik dilanjutkan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, tambah Romli, demi tegaknya hukum dan UUD 45 pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah hukum preventif dan represif terhadap setiap tindak pidana terkait pelaksanaan UU Pemilu dan Pilpres 2019.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab membuat sebuah maklumat yang meminta umatnya untuk mengepung Bawaslu dan KPU. Hal ini disampaikan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah video yang diunggah pada 26 April 2019 oleh Front TV di akun Youtube.

Dia pun meminta untuk tetap mengawal pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019,” ucapnya.