Korupsi Ditubuh Kemenpora dan PUPR, Imam Nahrawi dan Basuki Didesak Mengundurkan Diri



13 Views

Bataraonline – Operasai Tangkap Tangan (OTT) KPK menyasar Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 18 Desember dan disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepuluh hari berselang.

Operasi senyap yang dilakukan tim penyidik KPK yang menyasar Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tentu akan berdampak pada citra Jokowi menjelang Pilpres 2019.

Sebab suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Dilansir dari RMOL, Senin (31/12/2018) Pengamat politik, Rico Marbun mengatakan bahwa OTTK KPK ini akan menguras tenaga dan menggerus elektabilitas sang petahana.

“(OTT) ini besar pengaruhnnya ke citra Jokowi,” jelas Rico.

Rico menilai, untuk menyelamatkan citra Jokowi, ia menyarankan Menpora Imam Nahrawi dan Menteri PUPR Basuki harus segera mengundurkan diri, jika merasa terlibat. Karena jika tidak, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, elektabilitas petahana akan ikut terkuras.

“Jika ditemukan indikasi keterlibatan hingga sampai ke level menteri, baiknya mereka mundur,” ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR Endra Atmawidjaja bahwa pihaknya akan mengganti oknum pejabat pada dua Satuan Kerja (Satker) yang terkena KPK.

Kementerian PUPR juga menyerahkan proses hukum 4 oknum pegawai tersebut kepada KPK. Hal ini termasuk bersikap kooperatif ketika lembaga antirasuah itu meminta informasi terkait proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi, dan Donggala.

“Pergantian untuk memastikan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur di bidang air minum dan penanganan kondisi darurat tertangani sebaik-baiknya,” kata¬† Endra Atmawidjaja, Minggu (30/12).

Ia mengatkan, OTT KPK ini menjadi momentum peningkatan pengawasan pengadaan barang dan jasa agar lebih profesional dan transparan. PUPR juga akan mengkaji pemutusan kontrak dengan penyedia jasa terkait dugaan kasus penyuapan sesuai ketentuan perundangan.