Klaim TPNPB-OPM dan Perjuangan Kemerdekaan yang Sia-sia



Bataraonline – Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga tidak boleh ada satupun negara di dunia ini yang mendikte kita. Bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian terintegrasi dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Fakta itu bersifat final dan tidak dapat dirundingkan lagi.

Namun fakta itu kini kembali digoyangkan dengan isu-isu murahan oleh kelompok separatis yang menyatakan freedom.

Senin, 23 Oktober 2017 kemarin, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) mengibarkan Bendera Sang Bintang Kejora tepat di Utikini, Tembagapura Papua.

Pengibaran bendera tersebut bertujuan menunjukkan kekuatan pasukan pemeberontak bersenjata dan menjelaskan bahwa penembakkan yang belakangan terjadi diareal PT. Freeport adalah benar dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM).

Mereka juga menuntut hak kedaulatan dan kemerdekaan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemerintah AmeriKa Serikat, Pemerintah Belanda dan PBB/UN, serta pemangku kepentingan 27 negara di PT. Freeport Mc. Moran.

Bahkan kelompok ini tak ragu-ragu mengatakan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) tidak akan mundur dari ancaman atau serangan dari TNI/POLRI di kampung Utikini dan Tembagapura pada Umumnya. Mereka mengklaim “disini negeri kami, Tanah kami. Kami tetap melawan pemerintah Indonesia melalui revolusi bertahapan ataupun revolusi total.”

Perjuangan Papua Merdeka akan sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua/Irian Barat bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe pendiri OPM dan Menlu OPM putus asa. Menlu OPM saat itu mengatakan semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka, Pepera hanya formalitas saja supaya dunia tahu bahwa kembalinya Papua kepangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional.

Aspirasi kelompok separatis tersebut jelas tidak menggambarkan keinginan seluruh masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga keberadaan TPNPB-OPM justru menjadi ancaman keamanan dan pertahanan di wilayah Papua.

Aksi menuntut pembebasan dan kedaulatan Papua dari NKRI merupakan hal yang tidak tepat. Sebab sampai kapanpun Indonesia akan terus melindungi Papua dari gerakan separatis yang mengancam kedaulatan bangsa.

Munculnya pernyataan dan gerakan separatis yang kembali bergerilya disinyalir bahwa geerakan kelompok separatis ini juga bertujuan untuk mengacaukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu terungkap dari sebuah ajakan di media sosial Facebook oleh akun Louissademarilla Silalahi.

“Salah satu Jalan utk mencuri Start International adalah dgn “BOIKOT PILKADA 2018 & Pemilu 2019 so, ini juga salah satu Bentuk Keseriusan dan Komitmen kita utk memilih ” MERDEKA..” Tidak perlu Pemerintah dan TNI serta Aparat sibuk2 mengurus ini dan itu mengatur Siapa yg layak di menangkan krn semua fasilitas tidak dbutuhkan di PILKADA nanti para OAP tidak Memilih smpai 2019.” TheYoungLawyer, Louisa de Marilla HR Silalahi.

Tah hanya itu, bahkan upaya menuntut kemerdekaan (Freedom) dari Indonesia juga disuarakan oleh kelompok Benny Wenda.

Sekedar diketahui, dengan dalih mencari dukungan Internasioal untuk West Papua, Benny Wenda sebenarnya mengkhianati bangsanya sendiri dengan memanfaatkan Papua sebagai isu demi kepentingan pribadinya di luar negeri.

Apa yang dikatakan pada dunia luar tentang Papua tidak pernah masuk akal dan terlalu mengada-ada. Mulai dari isu HAM dan Genosida yang dilakukan pemerintahan Indonesia terhadap Papua semuanya tidak terbukti.

Sebagai orang asli Papua kita seharusnya bangga lahir dan besar di negara ini, dengan tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang dihembuskan pihak separatis dan terus berbakti pada negeri serta bersama-sama ikut dalam proses pembangunannya dan tidak membiarkan negara-negara luar ikut campur atau berdiri menginjak-injak harga diri bangsa kita.

Bukti kecintaan terhadap NKRI, September 2017 lalu, Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yapen Timur, Kris Nussy, kembali ke pangkuan NKRI dan itu dibenarkan Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya.

Meski tak merinci secara jelas terkait kembalinya Panglima OPM Yapen Timur, namun, dia memastikan semua anggota separatis OPM di wilayah pegunungan Papua telah menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dia memastikan para separatis di wilayah pegunungan tersebut mendukung program pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di Papua.

“Mereka pasti jaga pemerintah, mereka sudah menyatakan siap mendukung pemerintah untuk pembangunan Papua. Mereka siap dukung pemerintah, mereka senang (dengan pembangunan di Papua), makanya nggak ada pergerakan (separatis) sampai hari ini,” tandas dia.

Indonesia Melindungi Papua

Terkait hal diatas, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan bahwa gangguan dari KKB tersebut merupakan sebuah ancaman yang harus diantisipasi secara konsisten. Hal itu dimaksudkan agar tidak lagi ada korban-korban lain terutama dari pihak masyarakat sipil.

Meski demikian, Boy mengatakan bahwa pihaknya tentu mengedepankan upaya-upaya deteksi dan selalu siap siaga untuk menghadapi semua situasi yang terjadi di dua kondisi yang berbeda yaitu wilayah pegunungan dan perkotaan.

Khusus untuk wilayah pegunungan mulai dari mile 69 hingga kampung Banti dan Utikini menurut Boy memiliki karakteristik medan yaitu letak geografis yang dipenuhi bukit, lembah dan sungai yang menjadi kendala tersendiri dan menguntungkan KKB.

Ia juga mengatakan bahwa anggotanya termasuk yang tergabung dalam Satuan tugas pengamanan objek vital nasional (Satgas Amole) yang ditempatkan di wilayah sekitar PT. Freeport Indonesia termasuk yang berada di kota telah dilatih dan mengetahui mendampingi dan kondisi yang dihadapi.

Untuk itu Boy berharap agar pihaknya diberikan waktu untuk melakukan penegakan-penegakan hukum kepada KKB yang telah menggangu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak lagi ada korban-korban khususnya dari pihak masyarakat sipil.

Pemerintah Bangun Papua Demi Kesejahteraan Adil dan Merata

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya sudah sangat jelas dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur di Provinsi Papua guna membuka keterisolasian.

Sudah banyak perubahan terjadi di Papua sejak pembangunan jalan trans Papua di buka. Bahkan saat itu Presiden meninjau langsung jalan trans Wamena–Habema, Nduga, dengan menggunakan motor trail.

Hal tersebut dilakukan demi membuka keterisolasian di daerah-daerah pedalaman Papua khususnya di wilayah pegunungan yang sebelumnya hanya dapat diakses dengan menggunakan pesawat berbadan kecil.

Di tiga tahun pemerintahannya, Jokowi juga telah membangun setidaknya lima bandar udara di Papua dan Papua Barat yakni bandar udara Sorong, Mimika, Wamena, Yahukimo, juga bandara Jayapura. Meski begitu, Jokowi juga akan fokus pada pembangunan pelabuhan di Papua.

Adapun salah satu kebijakan Jokowi yang sangat berdampak kepada masyarakat Papua adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui BBM Satu Harga dan harga semen melalui sinergitas BUMN Satu Untuk Negeri, terutama di wilayah pegunungan yang selama ini tingkat kemahalannya bisa mencapai 3 sampai 10 kali lipat dari harga normal di pasaran.

Di era Presiden Jokowi, investasi di Papua pun telah ditingkatkan. Banyak pula putra daerah Papua mengisi dan menjabat di pemerintahan pusat.