Ketika Prabowo Catut Nama KPK dan KPK Membantahnya

Ketika Prabowo Catut Nama KPK dan KPK Membantahnya

1,863 Views

Prabowo Subianto seperti sedang mabuk saat mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 2.000 triliun. Bukan saja tak masuk akal, Prabowo mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) –yang mana KPK sendiri membantahnya. Jika pun benar, angka sebesar demikian hanya mungkin dikorupsi pada masa Orde Baru, ketika mertua Prabowo sendiri yang menjadi presiden.

Kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang sering dituduhkan Prabowo pun cukup mengundang tanya. Pasalnya, nama Prabowo dan pasangannya, Sandiaga Uno, yang justru tercantum dalam Panama Papers. Dokumen ini memuat nama-nama orang yang menyimpan uangnya di perusahaan cangkang di luar negeri demi menghindari pajak.

Soal kebocoran anggaran, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengklarifikasi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Namun, tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, KPK menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).
Saut menjelaskan, jumlah Rp 2.000 triliun itu merupakan potensi pendapatan negara yang diutarakan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. “Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan (pendapatan) Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa ngejar Rp 4.000 triliun. Bisa ngejar,” kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, Rp 2.000 triliun itu bukan merupakan kebocoran anggaran, melainkan perkiraan potensi pendapatan negara yang bisa dimaksimalkan. “Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan. Itu adalah kita sebenarnya punya potensi banyak lagi,” kata dia.

Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, Saut menyampaikan harapannya bahwa Indonesia harus mampu memaksimalkan berbagai sumber pendapatan negara. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, KPK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Direktorat Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Pajak.

“Datang ke (Kementerian) Perhubungan, datang ke pertambangan dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi itu itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. Jadi bukan kehilangannya itu yang disebutkan,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun. “Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu. Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu,” kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Narasi medsos
Prabowo Subianto sedang mabuk? Sepertinya demikian ketika dia menuduh kebocoran anggaran negara mencapai Rp 2.000 triliun. Bukan saja tak masuk akal, Prabowo mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) –yang mana KPK sendiri membantahnya. Jika pun benar, angka sebesar demikian hanya mungkin dikorupsi pada masa Orde Baru, manakala mertua Prabowo sendiri yang menjadi presiden.