Kartu Disabilitas Akan Terintegrasi dengan Fasilitas Publik



Bataraonline – Partai Gerindra tak surut mempersulit Pemerintah dalam memberi perhatian kepada penyandang disabilitas. Peluncuran 7.000 Kartu Identitas Penyandang Disabilitas oleh pemerintah pada peringatan Hari Penyandang Disabilitas menuai kritik oleh Partai besutan Prabowo Subianto itu.

Ketua bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburrokhman, menyebut meski pembagian kartu tersebut merupakan amanat Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tapi kebijakan itu dianggap salah kaprah.

Gerindra sebagai oposisi pemerintah harusnya mendukung Kartu Identitas Penyandang Disabilitas dan tak perlu mempersulit. Upaya tersebut harus didukung semua pihak agar penyandang disabilitas bisa mengakses fasilitas atau akomodasi tertentu. Oleh karena itu, Gerindra tidak perlu memperdebatkan pembagian Kartu Identitas Penyandang Disabilitas apalagi hanya untuk kepentingan politik semata. Jangan pula hanya karena membutuhkan suara kaum difabel dan untuk mengangkat elektoralnya.

Ketum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril bahwa Kartu Identitas Penyandang Disabilitas penting untuk memastikan diidentifikasinya penyandang disabilitas dengan baik agar mendapat pelayanan yang lebih baik.

“Implementasi UU (Undang-Undang) Nomor 8 (Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) diharapkan dibarengi dengan PP (Peraturan Pemerintah) sehingga penerapan hak-hak penyandang disabilitas dapat lebih baik lagi,” kata Gufroni, dikutip dari setkab.go.id.

Seperti diketahui, pemberian Kartu Identitas Penyandang disabilitas ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan permintaan dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI.

Kartu ini akan digunakan untuk mendata jenis kelainan yang dialami para penyandang disabilitas. Berapa banyak jumlah penyandang disabilitas di Indonesia juga dapat dihitung dengan menggunakan kartu tersebut.

Selain itu, kartu ini juga akan terintegrasi dengan fasilitas publik. Hal ini untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas.

Mereka nantinya tidak perlu mengeluarkan ongkos saat menggunakan bus TransJakarta dan kereta hanya dengan menunjukkan kartu tersebut. Kartu ini juga dapat digunakan untuk memeroleh potongan harga di toko ritel.