Jaga Pancasila PBNU usulkan Dewan Keamanan Nasional

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam menjaga Pancasila PBNU usulkan Dewan Keamanan Nasional

90 Views

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Dalam pertemuan itu Menhan bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai upaya menjaga Pancasila dari ancaman paham radikalisme.

“Tadi ada usulan Pak Ryamizard membentuk DKN yang terdiri dari ulama, masyarakat, akademisi dan sebagainya, sangat bagus mumpung belum keterlaluan,” ujarnya.

Said mengaku, sebagai kekuatan civil society NU yang mengkoordinir pesantren-pesantren serta kyai-kyai yang hidup bersama masyarakat mendapat masukan dan menyaksikan langsung dari sisi keamanan.

“Ternyata dari pihak Pak Menteri pun banyak mendengar di antara masyarakat sudah mulai ada fenomena menolak Pancasila. Minimal mempermasalahkan,” katanya.

Namun menurut dia, kerja sama dalam wadah DKN ini masih belum terperinci dan belum ada payung hukum.

“Ini baru bersifat cocok-cocokan. Payung hukum belum jadi. Komisi III, dulu baru nanti isinya ada unsur ulama. Tadi saya sampaikan bagaimana Pancasila bisa menjadi pegangan rakyat Indonesia. Tanpa seperti Orba. Jadi tidak ada paksaan,” ucapnya.

Berdasarkan survei Ketua PBNU Robikin Emhas, kata dia, ada sekitar 23% masyarakat yang menolak Pancasila. Mereka dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan pelajar.

Sementara yang setuju menggunakan kekerasan untuk mendirikan khilafah itu 9%. Artinya, tantangan sudah jelas nyata hadir. Said mengatakan bahwa mereka ingin mentransfer apa yang terjadi di Timur Tengah ke sini. Secara pasti memnurutnya sudah by design, dan bukan ujug-ujug.

Untuk menghadapi ancaman itu Said mengatakan, tidak mungkin tentara dan polisi menghadapinya sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan kekuatan masyarakat terutama NU.

“Kita semua tahu, tidak ada universitas yang tidak terpapar radikalisme, kecuali UNU. Gadjah Mada, UI dan yang paling parah ITB, Undip, ITS semua pasti ada. Karena apa melalui kelompok yang namanya tarbiyah,” kata dia.