Isu Rasisme Jadi Komoditas Baru FPI Setelah Politisasi Agama Gagal



71 Views

Isu rasisme sepertinya dianggap seksi sebagai komoditas baru setelah politisasi agama gagal dilakukan oleh kelompok radikalisme seperti Front Pembela Islam (FPI) dan sekutunya.

Asrama Mahasiswa Papua, di Kalasan, Kota Surabaya, Jawa Timur pun tak luput digeruduk ratusan massa yang berasal dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (16/8) siang.

Dari ratusan massa yang memadati depan asrama mahasiswa itu, ada yang mengenakan atribut ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Pemuda Pancasila (PP). Namun, sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian bebas.

Sekelompok orang dari massa tersebut menyanyikan lagu bernada kebencian dengan lantang yang ditujukan bagi penghuni asrama mahasiswa.

Ternyata pihak FPI yang memulai provokasi ini dengan menyerang asrama mahasiswa Papua di Surabaya dengan tuduhan adanya bendera Merah Putih yang dilemparkan ke got.

Karena serangan FPI ini, aparat kepolisian pun terprovokasi mengamankan puluhan mahasiswa Papua.

Sekali lagi, media sosial masih menjadi jalur pemicu dan provokasi massa. FPI yang sebelumnya getol memperjuangkan NKRI bersyariah dan khilafah, sekilas kemudian mendadak membela bendera merah putih dan mencoba bersentuhan dengan warga Papua yang terkenal reaktif.

FPI sepertinya sedang mencari simpati masyarakat dengan membela bendera merah putih di tengah wacana penegakan khilafah dan perijinan organisasi belum menemui titik terang.

Insiden Surabaya meluas ke Manokwari.

Kerusuhan terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/19) pagi, merupakan buntut dari aksi warga. Dalam aksinya, warga memblokade jalan dengan ranting pohon serta membakar ban bekas.

Beberapa ruas jalan yang diblokade di antaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi, dan Jalan Manunggal Amban. Akibat aksi massa, aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah toko dan bank tutup.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan aksi diduga merupakan reaksi atas insiden dan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus lalu.

“Jadi kejadian pagi hari ini merupakan suatu spontanitas yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian ada beberapa teman-teman mahasiswa,” ungkap Dedi.

Menurut Dedi, massa terprovokasi oleh konten di media sosial terkait peristiwa di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa hari belakangan.

“Hal tersebut (insiden Surabaya) disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar dan mengagitasi mereka yang menganggap itu adalah diskriminasi,” jelas Dedi.

Insiden Surabaya jelas siapa provokatornya. FPI dan sekutunya telah menyulut kemarahan warga Papua dengan menyebut warga Papua sebagai Monyet.

Ujaran kebencian itu pun lantas mendapat tanggapan dari Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa insiden yang terjadi di Surabaya sangat menyakiti hati masyarakat Papua, dimana ada rasisme serta perkataan yang melukai dan menciderai masyarakat Papua pada umumnya.

“Apa yang terjadi di Surabaya itu sangat menyakitkan, kita bukan bangsa Monyet, Kami manusia, kami Masyarakat Papua yang punya harga diri dan martabat. Sama seperti Bangsa lainnya yang ada di Republik ini,” tegasnya.

Lukas meminta seluruh warga Papua di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tak terpancing untuk bertindak yang tak sesuai norma adat dan budaya, maupun perundangan yang berlaku.

Ia pun meminta agar masyarakat non-Papua agar tak berlaku inkonstitusional, seperti rasis, main hakim sendiri, memaksan kehendak, hingga diskriminatif.

“Kita sudah 74 tahun merdeka. Seharusnya tindakan intoleran, rasis, dan diskriminatif tak boleh terjadi lagi di negara Pancasila yang kita junjung bersama,” tegas Lukas.

Sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyatakan aksi rusuh membuat semua aktivitas ekonomi dan sosial di manokwari lumpuh.

Persitiwa Surabaya dan Manokwari harus menjadi pelajaran berharga. Karena itu masyarakat harus benar-benar mengetahui informasi yang jelas bahwa kabar adanya sweeping orang jawa di Papua adalah hoaks.

Sementara untuk memulihkan ketertiban, Polda Papua Barat dibantu TNI melakukan penjagaan di beberapa titik.

Hingga saat ini aparat masih dalam proses mengamankan wilayah Manokwari dan juga sedang dilakukan negoisasi antara wakil pemerintah dan perwakilan massa.