Indonesia Peringkat ke 27 di Dunia Diserang Siber

Indonesia Peringkat ke 27 di Dunia Diserang Siber

197 Views

Indonesia memiliki pengguna internet melimpah dan sangat diperhitungkan di kancah global. Upaya serangan siber terhadap Indonesia pun hilir mudik dan datang bergelombang.

Berdasarkan pengamatan Kaspersky Lab, Indonesia berada di posisi ke-27 negara paling banyak mendapat serangan daring pada April-Juni 2018.

General Manager South East Asia Kaspersky Lab, Yeo Siang Tiong, mengatakan kejahatan siber yang menyerang Indonesia dapat berasal dari mana pun di seluruh dunia.

Negara dengan serangan siber paling banyak pada kuartal kedua 2018 adalah Aljazair, Belarusia, Moldova, Albania, dan Armenia. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi keempat, di bawah Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Yeo mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Kaspersky Lab. “Bukan karena potensi volume market, tetapi juga besarnya potensi serangan yang dihadapi,” kata Yeo.

Senada dengan pengamatan Kaspersky Lab, Indonesia pernah menjadi sorotan ketika International Telecommunication Union (ITU) dan ABI Research meluncurkan indeks keamanan siber global (Global Cybersecurity Index) pada 2014.

Dalam laporan studi tersebut, seperti diolah Lokadata Beritagar.id, indeks Indonesia sebesar 0,4706 berada pada peringkat 5 di tingkat Asia Pasifik, jauh di bawah Malaysia. Secara global, Indonesia berada di peringkat 13 dari 193 negara yang diukur keamanan sibernya dalam studi tersebut.

Ada lima komponen utama yang dinilai yaitu ukuran legal, ukuran teknis, ukuran kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama.

Pada Selasa (14/8/2018) kemarin, Pemerintah Indonesia dan Inggris menjalin kerja sama keamanan siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Penandatanganan MoU keamanan siber itu dilakukan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Djoko Setiadi dan Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kemlu Inggris, Mark Field, di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir. “Kerja sama ini cukup progresif dibandingkan kerja sama dengan negara lain karena sudah mengarah pada upaya kerja sama secara konkret,” ujar Fachir.

Kerja sama di bidang keamanan siber melingkupi lima poin. Pertama, implementasi dan pengembangan strategi keamanan siber nasional. Indonesia dan Inggris Raya sepakat menyelenggarakan pertukaran informasi dalam penyusunan kebijakan keamanan siber nasional dan penerapannya.

Kedua, pengelolaan insiden siber. Substansi kerja sama ini dikhususkan untuk melakukan langkah tindak dalam penanganan insiden siber dengan melakukan pertukaran titik kontak (point of contact) sebagai pintu awal koordinasi.

Ketiga, kejahatan siber. Ranah kejahatan siber dan penegakan hukum saat ini berada di Kepolisian Republik Indonesia. Poin inti kerja sama ini adalah upaya penguatan kapasitas di bidang forensik siber dan kemampuan investigasi barang bukti digital di bawah BSSN.

Keempat, pelatihan dan kampanye kesadaran keamanan siber. Indonesia dan Inggris Raya akan bertukar pengalaman dalam kampanye kesadaran keamanan informasi dan siber untuk masyarakat, serta mengedukasi masyarakat tentang nilai infomasi dan dampak penyalahgunaannya.

Kelima, peningkatan kapasitas. Bersama Inggris Raya, pemerintah Indonesia akan menggalakkan kerja sama riset dengan akademisi di kedua negara dalam mendukung perkembangan riset di tanah air khususnya bidang keamanan siber.

Kepala BSSN RI Djoko Setiadi mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Keamanan Siber antara Indonesia dan Inggris itu merupakan langkah awal dari kerja sama di bidang siber yang akan terjalin antara kedua negara.

Djoko mengatakan, BSSN tetap memegang politik bebas aktif termasuk kerja sama di bidang keamanan siber.

Dalam kerja sama dengan Inggris Raya itu, BSSN tetap mengedepankan prinsip terbuka, kesetaraan, keberimbangan dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak serta tetap menghormati hukum yang berlaku di internal masing-masing pihak.

“Indonesia tidak menempatkan diri sebagai pihak penerima saja tetapi juga sebagai pihak yang mampu mandiri dan berkontribusi aktif dalam prinsip kesamaan posisi di ranah siber,” kata Djoko.

Dengan maraknya penjualan data belakangan kemarin maka dari itu diharapkan agar masyarakat dan lembaga pemerintahan meningkatkan pertahanan terhadap serangan-serangan tersebut agar Indonesia tidak mengalami kebocoran data.