Indonesia Menjadi Anggota Dewan HAM PBB Ditengah Gempuran Isu Kelompok Separatis



2,139 Views

Diakhir masa pemerintahan Jokowi-JK mendapat kado istimewa terkait penegakan HAM di Indonesia saat Indonesia resmi terpilih sebagai salah satu dari 4 perwakilan negara Asia Pasifik selain Jepang, Korea Selatan Dan Marshal Island.

Indonesia akhirnya terpilih menjadi anggota komisi dewan HAM PBB di tahun 2019. Hal ini mengejutkan publik di Indonesia khususnya segelintir oknum separatis Papua. Karena ini menjadi pukulan telak bagi aktivis Papua merdeka yang selama ini terus berjuang mencari simpati dan dukungan dari dunia internasional dengan isu HAM.

Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan menjadi dewan komisi HAM ini bukan pertama kali. Indonesia pernah mencatat hal serupa tahun 2005-2007 dan kini tahun 2019.

“Ini sesuatu yang menarik karena sebelumnya ada upaya untuk membangun citra yang buruk oleh ULMWP dan Veronika Koman bahwa Indonesia adalah negara pelanggaran HAM. Mereka terus mengkampanyekan citra ini tak hanya di PBB tetapi juga negara-negara internasional,” kata Yaung

Menurut Young, di tengah kampanye itu ternyata tidak mampu menghalangi atau menggagalkan Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi Dewan HAM PBB periode tahun 2020-2022. Ini secara otomatis di mata komunitas Internasional Indonesia mampu dalam pemenuhan dan merekatkan HAM seluruh Indonesia khususnya di Papua.

“Ini pandangan masyarakat internasional karenanya mayoritas 174 suara dalam sidang PBB Indonesia mendukung atau menyetujui Indonesia masuk dalam anggota Komisi HAM PBB. Ini juga mengalahkan dua negara pesaing utamanya yaitu Korea Selatan dan Jepang,” bebernya.

Perlu diketahui bahwa Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sangat maju dalam penegakan HAM. Selain itu sistem demokrasinya terus berkembang. Lalu mengapa Indonesia bisa meyakinkan negara-negara internasional. Ini kata Yaung karena Indonesia mampu membangun citra yang baik soal bagaimana penanganan dan menghormati HAM itu sendiri hingga diakui negara-negara internasional.

“Saya mau katakan bahwa keberhasilan Indonesia adalah kegagalan kampanye ULMWP dan Veronika Koman ini. Itu telak sekali sehingga jangan lagi ada upaya untuk memprovokasi, kasihan banyak orang di Papua yang jadi korban,” jelasnya.

Dari realita ini ia juga mengimbau agar para mahasiswa khususnya yang baru kembali ke Papua melihat realita sesungguhnya. Apakah benar perjuangan Papua meminta pertanggungjawaban negara atas HAM dan isu HAM sebagai pintu masuk untuk kepentingan politik Papua merdeka itu mendapat respon yang baik dari dunia internasional?

“Ternyata itu gagal total dan mahasiswa perlu melihat kondisi ini sebagai pelajaran bahwa dunia sedang berubah. Pertimbangan ekonomi dan pembangunan lebih dikedepankan dibanding pertimbangan kemanusiaan dan HAM sebab ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan banyak negara tak menjadi pertimbangan utama dalam sidang umum PBB,” jelasnya.

Mahasiswa, lanjutnya, harus kembali belajar bersungguh-sungguh agar Papua bisa berubah di tangan mereka sendiri satu saat nanti. Jangan sia-siakan kesempatan belajar mereka sebab dari kegagalan diplomasi ULMWP dan Veronika Koman ini membuat para aktivis Papua merdeka sudah kalah langkah sehingga harus persiapkan diri lebih baik untuk diri sendiri maupun Papua nanti.

“Masa depan kita bukan ditentukan oleh ULMWP, negara Vanuatu, Solomon atau Veronika Koman. Masa depan ini kita yang tentukan sendiri. Kita sedang berhadapan dengan situasi global dimana siapa tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka ia akan menjadi budak. Ini nasehat saya, coba berfikir dan bertanya kembali dengan melihat kondisi dunia saat ini,” pungkasnya.

Kritik penggiat HAM Indonesia terkait penuntasan pelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini disebut masih terkatung-katung akibat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

UU KKR dibatalkan MK pada 2006 silam. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945, itu pun dianggap tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Akibat tiadanya UU KKR maka penuntasan pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat menjadi ukuran kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini digembar-gemborkan para penggiat HAM dalam negeri.

Presiden Jokowi dalam pengembangan HAM di Indonesia tidak saja melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku univeral, namun juga pemerintah menjamin hak ekonomi, politik sosial, budaya, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan jaminan perlindungan, dan tidak lupa menjamin kebebasan berkeyakinan di Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan pentingnya perbaikan kinerja para penegak hukum dan HAM termasuk pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD dan DPR RI, Jumat (16/8).

“Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat maupun jumlah orang yang dipenjarakan. Namun juga dari potensi pelanggaran HAM dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Pemahaman mengenai HAM khususnya, oleh Presiden Jokowi tidak lagi terpaku pada terminologi klasik HAM. HAM dipandang hanya soal hak sipil dan politik. Padahal, HAM juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Saat ini, pemerintahan Jokowi berupaya penuh memenuhi hak masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan hingga hak terhadap penikmatan atas pembangunan itu sendiri.