Grup WA “Bom Ketapel” Membrainwash Anggota dengan Hoaks Komunis

Grup WA “Bom Ketapel" Membrainwash Anggota dengan Hoaks Komunis

452 Views

Polisi terus mengungkap jaringan tersangka ‘bom ketapel‘ yang tergabung dalam Grup WhatsApp ‘F’ yang berisi percakapan tentang informasi bohong atau hoaks.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, informasi soal komunisme itu, mulai dari polisi China, Tenaga Kerja Asing (TKA) China, hingga anggapan bahwa orang China mulai menguasai pemerintahan.

“Di dalam WhatsApp grup ada beberapa (anggota grup) yang memengaruhi suatu kegiatan yang belum diyakini benar, (anggota grup) di-brainwash bahwa komunisme sedang berkembang di Indonesia,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (21/10).

Lebih lanjut kata Argo, doktrin tersebut, diterima dan diyakini oleh seluruh anggota grup WhatsApp tersebut. Namun, para tersangka mengaku juga tak pernah melakukan pengecekan terhadap informasi yang tersebar di grup itu.

“Kita dari polisi nanya kenapa kamu enggak konfirmasi, ngecek berita asli ini dengan koran yang ada, portal-portal resmi ya, jadi mereka hanya disarankan bekalnya dari WhatsApp atau Facebook,” ujarnya.

Selain itu, dalam komunikasi grup WhatsApp tersebut diketahui juga menggunakan sandi mirror. Tujuannya, agar orang lain tidak bisa membaca dan memahami isi percakapan mereka.

Sandi mirror artinya mengganti huruf dalam keyboard handphone yang seolah-olah merupakan hasil proyeksi cermin. Misalnya, mengganti huruf A menjadi huruf L, mengganti huruf Q menjadi P, mengganti huruf E menjadi I dan sebagainya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap enam tersangka kasus perencanaan peledakan dengan ‘bom ketapel’ saat pelantikan presiden-wakil presiden. Enam tersangka berinisial SH, E, FAB, RH, HRS, dan PSM merencanakan pelemparan ‘bom ketapel’ ke Gedung DPR yang menjadi lokasi pelantikan.

Keenam tersangka itu tergabung dalam sebuah grup WhastApp yang berinisial ‘F’ yang dibentuk oleh tersangka SH. Anggota grup WhatsApp itu berjumlah 123 orang.

Oleh karena itum, masyarakat dharapkan tetap waspada dan tidak terpancing isu-isu provokatif dan bohong yang bertujuan untuk membenturkan masyarakat dan Pemerintah.