Efisiensi Dana APBN, Kemenhub Berencana Gandeng Swasta Mengelola Aset Negara



Bataraonline – Tak ada rencana dari pemerintah untuk menjual pelabuhan ataupun bandara. Pemerintah hanya ingin menggandeng swasta dalam pengelolaan pelabuhan untuk bisa mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk biaya pengelolaan bisa untuk pembangunan pelabuhan lainya.

Adanya rumor pemerintah berencana menjual pelabuhan dan bandara kepada pihak asing merupakan hal sesat. Aset tersebut tetap menjadi milik Indonesia, namun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan tanpa membebani APBN, maka pengelolaannya akan melibatkan sektor swasta yang tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kementerian Perhubungan mengajak para pengusaha swasta baik nasional maupun asing untuk bekerja sama dalam pengelolaan aset dan operasional pelabuhan dan bandara milik pemerintah.

“Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerjasama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara,” tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (13/10/17).

Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Menhub berharap kerjasama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.

“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih 500 milyar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, dari 30-an pelabuhan dan bandara,” ungkapnya.

Pada pertengahan bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya pernah mengatakan, kerja sama dengan swasta ini dilakukan bukan hanya untuk menghemat alokasi anggaran pemerintah saja, tetapi juga untuk membuat swasta ikut hidup. Ia menilai, jangan sampai ada istilah yang muncul kepada pemerintah bahwa pemerintah abai terhadap swasta.

“Pelabuhan itu gak ada penjualan. Kita kerja sama sama swasta, sehingga swasta juga ikut berkembang. Kalau ada yang bilang jual BUMN, itu sesat,” ujar Luhut di Kantornya, Selasa (17/10).

Adapun beberapa proyek pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta seperti Pelabuhan di Kalimantan Barat dan Jawa Timur sudah ada peminatnya seperti Pelindo II. Keterlibatan swasta ini tak hanya dalam segi pengelolaan juga untuk pengembangan pembangunan pelabuhan.

“Ada beberapa tempat yang akan kita mulai, jadi swasta bisa ikut berkembang. Ini juga lebih efisien. Misalnya, kerja sama di Kalimantan Barat, itu kerja sama sama pelindo II. Jawa Timur juga, reklamasi untuk dermaga 24 ribu meter. Jadi nanti dana ini bisa dialokasikan untuk pembangunan lain,” papar Luhut.

Rencana swastanisasi pelabuhan yang sebelumnya dikelola oleh Departemen Perhubungan sudah lama digaungkan oleh Menhub Budi Karya. Alasannya untuk menekan porsi anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran, Budi melakukan swastanisasi terhadap 10 pelabuhan dan 20 bandara kepada pihak swasta.

Budi mengatakan pemerintah akan mengalokasikan dana-dana APBN kepada pelabuhan dan bandara yang berada di daerah-daerah pinggir Indonesia. Selain itu, melalui swastanisasi ini pemerintah mengincar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain terkait efisiensi dana APBN, Budi mengatakan swastanisasi ini bermanfaat bagi operasional bandara dan pelabuhan ke depannya. Hal ini dikarenakan pihak swasta memiliki spesialis operator yang ahli di bidang transportasi udara dan laut.

Jadi dengan kerjasama tersebut diharapkan bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia berupa penghematan APBN, dan pemanfaatan kompetensi keahlian swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut.