Dukung Usaha Kemerdekaan Palestina, MUI Akan Bentuk Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif



126 Views

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)tentang klaim sepihak Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) terhadap Al-Quds atau Yerusalem dimana terletak kiblat pertama umat Islam Masjidil Aqsha dipastikan sama dengan Pemerintah.

Pemerintah Indonesia sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi dengan tegas menolak dan mengutuk klaim yang dapat membahayakan perdamaian di Timur Tengah tersebut.

Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan bahwa MUI menolak dan mengutuk keras keputusan sepihak Trump tersebut.

“Keputusan Trump tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 252 Tahun 1967, Nomor 150 dan 1073 Tahun 1996, Nomor 1397 Tahun 2002 serta Nomor 2334 Tahun 2016 terkait situasi Palestina dan Israel di Timur Tengah,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Pusat MUI, Jumat (8/12).

Selain itu, menurut dia, keputusan Trump itu telah melanggar kesepakatan Solusi Dua Negara (Two State Solution) bagi penyelesaian konflik Arab dan Israel.

Bahkan, kata dia, keputusan tersebut telah mengubur proses perdamaian yang sudah digagas oleh masyarakat Internasional demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. “Keputusan kontroversial tersebut telah mendapatkan resistensi dan penolakan dari masyarakat Internasional dan pemimpin dunia,” ucapnya.

Menanggapi berbagai pelanggaran oleh Presiden AS tersebut, MUI meminta Trump untuk segera mencabut penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. “Karena keputusan tersebut mendorong terciptanya eskalasi politik dan menciptakan instabilitas di dunia,” kata Muhyidin.

Dalam kesempatan yang sama MUI berencana membentuk Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif (Yerusalem). Rencana itu terkait dengan penolakan MUI terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Kami sepakat akan membentuk Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif,” kata Muhyidin Junaidi

Muhyidin menjelaskan, komisi ini akan terdiri atas beberapa utusan organisasi kemasyarakatan Islam di bawah naungan MUI. Komisi ini bertujuan memberikan masukan kepada MUI dan Pemerintah Indonesia tentang perkembangan terakhir Kota Yerusalem. Selain itu, Komisi Pembebasan Al Quds Al Sharif akan membantu koordinasi pertemuan lintas organisasi terkait dengan pembebasan Yerusalem.

Muhyidin menuturkan rencana pembentukan komisi ini akan didiskusikan dalam rapat pimpinan dengan Ketua Umum MUI Ma’aruf Amin pada Selasa, 12 Desember 2017. “Yerusalem adalah kiblat umat Islam yang pertama dan harus dibebaskan karena kalau jatuh ke tangan Israel, kita akan sulit berkunjung ke Masjid Al Aqsha,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI dan Wakil Sekjen NU, Masduki Baidowi mengatakan, pernyataan Presiden Donald Trump tersebut tidak hanya melukai hati rayakat Palestina, tetapi juga masyarakat di seluruh dunia.

Masduki beralasan, sebab konflik Palestina dan Israel bukan semata-mata dikarenakan perbedaan agama, melainkan penindasan terhadap rakyat Palestina, serta hak-hak dasar mereka untuk hidup damai dalam bernegara.

“Itu juga bertentangan dengan prinsip dasar dari tujuan negara Republik Indonesia, antiterhadap seluruh penjajahan di dunia ini. Dan apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah penjajahan terhadap rakyat Palestina,” kata Masduki seperti dikutip dari tirtodotid

Selain itu, kata Masduki, Donald Trump juga telah menegasikan kesepakatan Oslo, Kanada yang diinisiasi oleh Amerika di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton. Saat itu, kata Masduki, Bill Clinton menjadi mediator kesepakatan damai antara pemimpin Israel Yitzhak Rabin dan Yaseer Arafat dari Palestina.

Karena perjanjian itu, kata Masduki, Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat Palestina dan Jalur Gaza, serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang bisa memerintah di kedua wilayah tersebut. Arafat juga mengakui hak Negara Israel untuk eksis secara aman dan damai.

Dengan demikian, Maduki berkata, seharusnya Donald Trump tak mengeluarkan pernyataan dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebab, Trump punya tanggung jawab moral dan politik untuk melaksanakan konsep dua negara dalam perjanjian Oslo pada 13 September 1993 itu.

“Konsep dua negara itu saya kira merupakan satu konsep politik dan sikap politik yang sudah final agar masalah Palestina dan Israel dia selesai,” kata Masduki.

Menurut Masduki, tidak mungkin pemimpin Israel terus-menerus memproduksi dendam dan kebencian untuk memusuhi orang-orang Palestina dan membunuh mereka dengan mesin senjatanya. Begitu juga sebaliknya.

“Tak mungkin pemimpin-pemimpin dari Palestina memproduksi dendam dengan senjata apa adanya, dan selalu menjadi korban dari kebengisan Israel,” kata Masduki