Demokrasi di Era Jokowi Lebih Leluasa

Demokrasi di Era Jokowi Lebih Leluasa

649 Views

Jakarta – Pemerintah masih terus berupaya mengungkap dan terus menagih perkembangan kasus tersebut kepada Kapolri. Ini artinya Presiden Jokowi tidak tinggal diam terhadap kasus Novel Baswedan. Sementara RUU KPK bukan untuk melemahkan, tetapi justru semakin memperkuat KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada polisi untuk mengungkap pelaku teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jokowi disebut akan meminta perkembangan pengusutan kasus ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Pasti nanti akan dilihat, ditanyakan perkembangannya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk memberikan tenggat waktu 3 bulan pada 19 Juli 2019. Namun Tim teknis kasus Novel mulai bekerja 1 Agustus dan akan berakhir waktu kerjanya pada 31 Oktober 2019.

Kebiasaan yang dilakukan Pak Jokowi begitu, selalu mengecek perkembangan pekerjaan yang beliau perintahkan,” kata Moeldoko.

Untuk mengungkap kasus tersebut, tim sudah mengecek ulang lokasi kejadian teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel. Tim teknis berupaya menemukan alat bukti untuk mengungkap pelaku teror.

Pada kasus ini, Polri mengklaim ada perkembangan penting dalam pengusutan kasus itu. Apa?

“Ada kemajuan nggak? Insyaallah ada, sangat signifikan. Doakan. Tim kami sedang bekerja yang terbaik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melaporkan perkembangan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka.

Usai bertemu Presiden Jokowi, Kapolri mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan bisa segera dituntaskan.¬† “Kami sudah sampaikan langkah yang dilakukan, tapi terkadang ada kendala di lapangan,” kata Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.

Salah satu kendala yang dihadapi ialah belum ditemukannya sidik jari di tempat kejadian perkara. Kapolri menjelaskan penyidik tidak bisa membaca sidik jari sebab barang bukti yang ditemukan dalam kondisi yang tidak ideal. “Saat menggunakan serbuk, disitu masih basah sehingga sidik jarinya jadi hilang dan serbuknya tidak bisa membaca sidik jarinya,” kata Tito Karnavian.

Lebih lanjut, pada 16 Juni lalu Kapolri sudah mengajak KPK untuk ikut bergabung bersama tim penyidik Polda. KPK bisa ikut membantu tim penyidik di lapangan maupun tim analisis. Hingga saat ini kepolisian masih menunggu konfirmasi dari KPK ihwal tawaran membentuk tim gabungan. “Kami terbuka untuk itu,” katanya.

Ada Tiga Sketsa Wajah Penyerang Novel Baswedan 

Bila terbentuk, lanjut Kapolri, tim investigasi akan berupaya mengungkap dan menangkap pelaku penyerangan Novel. Tito Karnavian mengatakan disebut tim investigasi karena kasus penyerangan terhadap Novel sudah ada dugaan pidananya.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia berhasil membuat sketsa wajah terduga penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sketsa yang selesai dibuat dua hari lalu itu didapat setelah mendengar keterangan seorang saksi yang melihat terduga sebelum peristiwa terjadi.¬† “Diduga dia adalah pengendara sepeda motor penyerang,” kata Tito.

Menurut Tito Karnavian, saksi melihat ada sosok orang yang mencurigakan sebelum penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terjadi. Sosok tersebut berdiri tidak jauh dari masjid tempat Novel salat subuh. Demi keamanan, Tito enggan menyebutkan sosok saksi tersebut.

Larangan Demo

Polda Metro Jaya tak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin sebagai presiden-wapres terpilih. Kebijakan itu diambil karena dua alasan. Pertama demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kedua menjaga harkat dan martabat bangsa.

“Polri secara umum sama sekali tidak melarang menyampaikan pendapat di muka umum bagi mahasiswa. Tetapi Polri memiliki tugas mulia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. To serve and to protect. Melindungi siapapun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Iqbal mengatakan tak terbitnya STTP merupakan diskresi kepolisian mengingat beberapa peristiwa aksi demonstrasi yang berakhir rusuh. Iqbal menyinggung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki aturan dan dapat dibatasi

Bahkan dalam UU No 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Polri wajib mengawal dan mengamankan agar aspirasi masyarakat tidak bergeser ke aksi-aksi anarkis atau perbuatan melawan hukum.

“Namun di Pasal 6 disebutkan warga negara wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Bikin macet saja itu tidak menghormati hak orang lain. Apalagi mobil-mobil sipil dipukuli dan sebagainya,” sambung Iqbal.

Aspek kedua adalah menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum. Kemudian menaati hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya menjaga keamanan dan ketertiban. Aspek terakhir, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

“Demo 30 September anarkis. Saya tidak usah menjelaskan, tapi bisa dilihat di tayangan TV, apa itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum berarti dengan perusakan, pembakaran dan sebagainya? Saya tidak tunjuk siapa pelakunya. Tapi itu jelas dan yakin bukan adik-adik mahasiswa, tapi perusuh yang mendompleng,” terang Iqbal.