Daripada Mengkritik Hak Prerogatif Presiden, PKS Sebaiknya Kampanyekan Anti Korupsi kepada Kader dan Masyarakat

Daripada Mengkritik Hak Prerogatif Presiden, PKS Sebaiknya Kampanyekan Anti Korupsi kepada Kader dan Masyarakat

156 Views

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Dengan grasi itu, hukuman penjara Annas berkurang dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Annas akan mengirup udara bebas pada tahun 2020. Annas dipenjara karena terbukti korupsi dalam alih fungsi hutan di Riau.

Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan grasi yang diberikan Jokowi tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Karena grasi Annas Maamun itulah, PKS meragukan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau kita lihat runut ke dalam bagaimana pemerintahan Jokowi jilid II-Jilid I itu kemudian mengeluarkan grasi terus terang kami sangat menyayangkan. Karena itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata Bukhori dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (8/12).

Alih-alih ingin mendengungkan semangat anti korupsi, namun sayangnya ada yang terlupakan oleh PKS sendiri. PKS seperti lupa bahwa pimpinanya dulu terjerat kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan pimpinan PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan rekannya Ahmad Fathanah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama.

Hakim menjatuhkan pidana 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Vonis hakim terhadap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa sebelumnya menuntut Luthfi 18 tahun penjara.

Kembali pada kritik PKS, Bukhori Yusuf jelas seolah mengenyampingkan persoalan korupsi yang menjerat mantan pimpinan PKS itu. Ia seolah ingin unjuk gigi bahwa partai nya memiliki semangat korupsi dengan meragukan semangat Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Tidak aneh jika saat ini PKS ingin membangun pencitraan sebagain oposisi namun yang terselip justru masa lalu partainya.

Untuk diketahui, grasi adalah hak prerogatif Presiden yang diberikan konstitusi. Grasi juga dapat diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan.

PKS seharusnya membantu Pemerintah memberantas korupsi melalui pembinaan kader dan mengkampanyekan anti korupsi kepada masyarakat agar tidak terjadi korupsi seperti korupsi impor daging sapi yang melibatkan pimpinan PKS, bukan sebaliknya berkoar-koar lalu meragukan semangat Presiden Jokowi.