Dampak Perkembangan Media Sosial dan Radikalisasi Secara Online

Medsos Semata-mata Bisnis Ideologi Bangsa Terancam Radikalisasi dan Radikalisasi Online Harus Segera Dihentikan

18 Views

Perkembangan teknologi selalu menimbulkan dampak luas bagi bagi para penggunanya. Fenomena medos pun terus menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Belum adanya aturan main yang tegas, menjadikan medsos tetap menjadi bola liar yang bergerak bebas dengan berbagai ekses, baik positif maupun negatif.

Staf Ahli Menkopolhukam Dr. Sri Yunanto menyebut kasus bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, mencaji contoh dimana pelakunya teradikalisasi secara daring.

Menurutnya, dalam banyak diskusi publik dan kejadian terorisme, juga terungkap keberadaan lone wolf (aksi terorisme yang dilakukan sendirian). Tapi, itu juga sulit dibilang lone wolf, karena bisa jadi mereka lebih dulu terkait jaringan JAD atau JAKD, baru kemudian terjadi radikalisasi melalui daring.

Medsos pula yang membuat proses pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi gaduh’dengan hoaks, adu domba, ujaran kebencian.

“Radikalisasi secara online itu sebenarnya bukan fenomena baru. Dulu ada kasus Alam Sutra dan penyerangan gereja di Medan. Itu termasuk self radicalization,” ujar Staf Ahli Menkopolhukam Dr. Sri Yunanto di Jakarta, Selasa (11/6).

Menyikapi radikalisasi via daring atau medsos ini, lanjut Yunanto, pemerintah tidak bisa sendirian mengatasinya. Pasalnya, perkembangan media daring itu merupakan bagian dari kebebasan media melalui daring yang faktanya tidak hanya membawa pengaruh baik, tetapi juga pengaruh buruk seperti pornografi, perjudian, dan terorisme.

“Inilah masalahnya karena yang menanggung beban negatif itu pemerintah, sementara penyedia platform enak-enak saja. Seperti di Youtube, kalau tayangannya banyak dapat iklan pasti mereka untung, sementara kalau ada konten tentang radikalisasi ini mereka cuci tangan, baru pemerintah yang take down,” ungkapnya.

Pakar Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini berharap ke depan, masalah ini harus jadi agenda bersama untuk mengatasinya. Pertama bagaimana mengatasi kebebasan medsos, yang kontrolnya di bawah pemerintah dengan tetap bekerja sama dengan provider penyedia platform. Apalagi sudah ada fatwa MUI soal tata cara bermedsos yang bijak.