BI Mencatat Lima Tantangan Ekonomi Global yang Harus Dibenahi

BI Mencatat Lima Tantangan Ekonomi Global yang Harus Dibenahi

Bank Indonesia (BI) mencatat ada lima tantangan struktural utama yang perlu dibenahi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih berkualitas.

Tantangan pertama terkait daya saing ekonomi yang belum kuat, baik yang terkait infrastruktur, institusi, inovasi, maupun modal manusia.

Kedua, kapabilitas industri yang terbatas seperti tercermin pada struktur ekspor berbasis komoditas disertai impor yang berorientasi domestik.

“Ketiga, pembiayaan ekonomi secara umum juga masih terbatas dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan luar negeri yang masih cukup tinggi.

Struktur perekonomian tersebut menyebabkan perekonomian domestik secara persisten mengalami defisit ganda di sisi fiskal dan neraca transaksi berjalan,” jelas Gubernur BI, Agus Martowardojo di Semarang, Rabu (25/4/2018).

Tantangan keempat, muncul dari perkembangan ekonomi digital yang berpotensi mengubah lanskap sektor riil dan sektor keuangan dalam jangka menengah.

Terkahir yang kelima, tantangan ekonomi inklusif yang tidak hanya berupa pemerataan hasil namun juga pemerataan partisipasi dalam pembangunan.

Untuk merespon momentum tantangan tersebut, Pemerintah akan fokus untuk mengoptimalkan kebijakan makroekonomi 2017 dengan tetap memperkuat sektor perekonomian, melalui sinergitas kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makro-mikroprudensial dan kebijakan reformasi struktural yang juga mencakup kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Menurutnya, stabilitas makroekonomi yang terjaga memberikan ruang bagi BI untuk mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pelonggaran kebijakan moneter secara berhati-hati dan terukur.

Pakar ekonomi Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini menyebut, Indonesia perlu melakukan lompatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi manufaktur.

Hal ini dapat mencontoh dari Negara Vietnam yang memiliki tren industrialisasi jelas, dimana pangsa industri berteknologi tinggi sudah cukup besar.

Selain itu, lanjut dia perencanaan Pemerintah perlu disesuaikan dengan struktur masyarakat Indonesia sesuai dengan kapabilitas dan latar belakang pendidikannya.