Banyak Utang Masa Lalu yang Jatuh Tempo Cukup Tinggi di 2019



Bataraonline – Politisi PKS Mardani Ali Sera mengkritik utang pemerintah sebesar 409 Triliun rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2019. Mardani menilai bahwa hal tersebut sangat mengkhawatirkan, terlebih jika utang tersebut menyalahkan masa lalu.

Faktanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, “Banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujarnya dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Bank Dunia bahkan menilai rasio utang RI masih yang terendah dibandingkan negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Adapun beban pembayaran utang tahun 2019 merupakan akibat utang pemerintahan sebelumnya yang wajib dibayarkan Pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

“Utang Indonesia masih yang terendah di antara negara-negara `emerging` maupun `advanced` secara ekonomi,” kata Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander dalam pemaparan di Jakarta, Selasa (28/3/2018) seperti dilansir dari Antara.

Gil Sander juga mengungkapkan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Tuduhan Mardani Ali Sera terkait utang membengkak Rp 7,3 T akibat pelemahan rupiah sangat naif, karena semua negara mengalami pelemahan mata uang akibat perang dagang AS dan Tiongkok. Saat ini Rupiah menunjukan tren penguatan dari diatas Rp 14.000 menjadi kisaran Rp 13.714./dolar AS per 5 Desember 2018.

Lalu, ketika rupiah menguat ataupun Pemerintah berhasil menyicil utang, oposisi tidak berkomentar ataupun memberikan apresiasi serta mendukung upaya Pemerintah melunasi utang dan menjaga kestabilan rupiah, namun ketika Pemerintah mengalami situasi sulit, oposisi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghujat Pemerintah dan menakuti masyarakat dengan pernyataan provokatif, pendapat sepihak serta tanpa kejelasan data.

Sri mengatakan, bahwa pengelolaan utang negara saat ini semakin baik. Hal tersebut bisa dilihat dari dua indikator yang menunjukkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa defisif APBN terus pengalami penurunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada tahun 2015, defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen dari GDP senilai Rp 298,5 triliun. Angka ini perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, dan kembali turun pada 2017 menjadi 2,15 persen. Target defisit APBN pada 2018 pun turun menjadi 2,12 persen.

“Kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 persen yang terdalam di tahun 2015, itu dikarenakan tahun itu harga komoditas jatuh sehingga counter fiskal hingga defisit,” ujar Sri Mulyani.