Banjir Lumpur Banyuwangi Akibat Tambang Emas Sandi



69 Views

Pada 2016 lalu, kawasan Wisata Pantai Pulau Merah di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dilanda banjir lumpur setelah diguyur hujan. Menurut keterangan warga yang dihimpun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kawasan Wisata Pantai Pulau Merah dilanda banjir sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni pada Agustus lalu.

Banjir lumpur di kawasan wisata pantai andalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini disebabkan aktivitas pertambangan PT Bumi Suksesindo (BSI). Perusahaan tambang ini milik pengusaha Sandiaga Uno, Boy Thohir, dan Soeryadjaya.

Dugaan ini diperkuat oleh setidaknya tiga pernyataan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup Chusnul Khotimah (Kompas.com, 18/8/2016), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Hary Cahyo Purnomo (kbr.id, 20/08/2016), dan Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas (Kompas.com, 22/08/2016). Keterangan ketiganya memiliki substansi yang hampir sama yakni terkait aktivitas pengerukan pihak perusahaan di Bukit Tumpang Pitu.

PT BSI merupakan satu di antara sekian banyak perusahaan tambang di Indonesia yang mendapat perlakukan istimewa oleh pemerintah. Keistimewaan ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa fakta berikut.

Pertama, alih fungsi hutan lindung. Berdasarkan dokumen IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas, total konsesi tambang PT BSI sebesar 4.998 hektare. Dari total luas tersebut, 1.942 hektare merupakan kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Amanat Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999, yang salah satu poinnya melarang adanya pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung ‘kalah’ dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (saat itu) dengan No. 826/MENHUT-II/2013, yang ‘menurunkan’ status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi Hutan Produksi.

Penurunan sebagian status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu itu berdasarkan usulan Bupati Banyuwangi melalui surat No. 522/635/429/108/2012 dengan luas usulan sebanyak 9.743,28 hektare. Meski Zulkifli Hasan tidak mengabulkan usulan jumlah luasan penurunan hutan lindung itu, penurunan status hutan ini merupakan bentuk nyata negara memberikan keistimewaan kepada korporasi tambang, lalu, mengabaikan keselamatan rakyat, alam dan lingkungan. Padahal, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu sangat penting bagi para petani, nelayan, dan (pelaku) pariwisata.

Aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu berdampak langsung kepada empat kampung nelayan, yakni Kampung Nelayan Muncar, Grajagan, Lampon dan Rajegwesi.

Kedua, mengabaikan keselamatan rakyat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebetulnya telah menetapkan wilayah selatan Jawa, termasuk Jawa Timur sebagai kawasan rawan bencana tsunami. Sejarah mencatat, pada 3 Juni 1994 yang lalu, kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah luluh-lantah akibat diterjang tsunami. Dengan adanya pembongkaran gunung melalui aktifitas pertambangan emas PT BSI, selain berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan, juga sebagai tindakan kontradiktif Negara terhadap upaya menurunkan resiko bencana di Indonesia.

Ketiga, objek vital nasional. Kawasan Tumpang Pitu telah ditetapkan menjadi kawasan objek vital nasional. Hal ini tertuang dalam SK Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Nomor SK Menteri KESDM No 631 k/30/MEM/2016. Penetapan ini patut diduga sebagai upaya sistematis Negara untuk melegitimasi aparat keamanan dalam meredam aksi penolakan aktifitas pertambangan PT BSI.

Keempat, melibatkan para politikus dan penguasa negeri. Dalam dokumen Prospektus PT Merdeka Copper Gold, Tbk (2015), disebutkan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta No.479/2014 dan akta No.73/2015, adalah: Direksi (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekrie, Wapresdir: Gavin Caudle, Dir. Independen: Chrisanthus Soepriyo, Dir: Hardi Wijaya Liong, Michael W Soeryadjaya, Ronny N. Hendropriyono). Dewan Komisaris (Preskom: A.M. Hendropriyono, Wapreskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris Independen: Richard Bruce Ness, Zannuba Arifah (Yenny Wahid), Komisaris: Garibaldi Thohir).

Namun saat ini (September 2016) jika mengunjungi website PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, manajemen perusahaan ini terdiri dari: Dewan Komisaris (Preskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris: Garibaldi Thohir, Komisaris Independen: Dhohir Farisi (suami Yenny Wahid), Komisaris Independen: Richard Bruce Ness). Direksi: (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekri, Wapresdir: Colin Francis Moorhead, Dir: Gavin Arnold Caudle, Hardi Wijaya Liong, Michael W.P. Soeryadjaya, David Thomas Fowler, Rony N. Hendropriyono, Dir.Independen: Chrisanthus Supriyo. (WALHI Jatim).

Merujuk pada dokumen-dokumen diatas, dapat dijelaskan bahwa para ‘pemain’ tambang di Tumpang Pitu, yang salah satu dampak nyatanya telah menghancurkan kawasan wisata Pulau Merah, merupakan orang-orang lama dengan sepak terjang sebagai bagian dari pebisnis tambang dan para (politisi) penguasa di Negeri ini.

Sebut saja Rony N Hendropriyono, anak dari mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono terlibat dalam pertambangan ini. Penelitian yang dilakukan George Junus Aditjondro (GJA) tentang Korupsi Kepresidenan pun disebutkan, bahwa Rony sempat duduk sebagai komisaris dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Hartati Murdaya di Sulawesi Tengah, dan direktur PT. Kia Mobil Indonesia (KMI). Selain itu ia juga duduk sebagai Komisaris PT. Andalusia Andrawina.

Selain Rony N. Hendropriyono, terdapat nama Edwin Soeryadjaya, anak kedua dari pengusaha William Soeryadjaya (pendiri Astra Internasional). Edwin tercatat bersama Sandiaga Uno (kini calon wakil presiden), mendirikan Saratoga Capital, perusahaan investasi terkemuka di Indonesia yang berkonsentrasi dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur