Aturan Terkait ASN/PNS Bukan sebagai Pembungkaman, Tapi Upaya Pembinaan untuk Berhati-hati

Aturan Terkait ASN/PNS Bukan sebagai Pembungkaman, Tapi Upaya Pembinaan untuk Berhati-hati

38 Views

Sebagai orang-orang terbaik yang dipercayakan negara untuk mengabdi dan melayani masyarakat, sudah selayaknya para aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai negeri sipil (PNS) menghindari penyesatan, hasutan, provokasi dan fitnah. Sebab, mereka wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya.

Ada data hasil survei yang menyebutkan bahwa 800.000 lebih ASN atau PNS terpapar radikalisme yakni anti Pancasila dan anti NKRI.

Sekarang ini banyak circuumstances yang apabila tidak diantisipasi secara dini akan membahayakan pemerintahan dan pada akhirnya dapat membahayakan negara, sekaligus eksistensi ideologi Pancasila, dan dalam sirkulasi informasi, berita, hoax dan lain lain di media sosial sangat intens yang dapat mempengaruhi loyalitas ASN dan jika loyalitas ASN terganggu, maka birokrasi akan pecah, sehingga akan menguntungkan anasir anasir anti NKRI.

Pertanyaannya, salahkah negara atau pun pemerintah mengarahkan para ASN/PNS? Jangankan di instansi pemerintah, di instansi swasta saja juga ada rambu-rambu yang mesti diikuti sungguh-sungguh oleh karyawan.

Karena itu, menjadi sebuah keniscayaan dan kemutlakan jika ASN ata PNS harus memiliki loyalitas tunggal kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan jelas terhadap pemerintahan.

Presiden Joko Widodo melalui kementerian dan lembaga memiliki perhatian untuk memperbaiki dan memprofesionalkan jajaran birokrasi atau ASN ini mulai dari rencana untuk memangkas eselon III dan IV, mewacanakan ASN bekerja di rumah (flexy working space) sampai 11 menteri dan kepala lembaga negara menerbitkan SKB radikalisme.

Diterbitkannya SKB ini dinilai Kontras sebagai upaya kembali ke rezim orde baru, dimana jelas pendapat Kontras ini tidak benar,  karena tidak mungkin membangkitkan cara cara Orba ditengah tengah era media sosial bahkan iklim berdemokrasi di Indonesia yang semakin membaik.

Wajar jika kemudian Menko polhukam, Mahfud MD juga membantah penilaian Kontras atas keluarnya SKB 11 Menteri tersebut.

Jika ada pihak tertentu yang melakukan penafsiran liar atas SKB, mengait-kaitkannya dengan kepentingan politik, tentu itu sangat disayangkan. Tidak ada larangan berlebihan negara terhadap para ASN. Bahkan larangan serupa berlaku juga bagi masyarakat luas.

Apapun itu, berbagai aturan yang diterbitkan terkait ASN/PNS bukan sebagai pembungkaman, namun upaya pembinaan untuk ASN berhati hati dan dewasa dalam bermedia sosial. Jangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian dan bigotry di media sosial.

Akan lebih baik jika ASN dalam bermedia sosial mendukung partisipasi rakyat menyukseskan seluruh program pemerintah, dan turut mendiseminasi atau menyebarluaskan capaian capaian pembangunan.

Kemudian, untuk mekanisme penanganan ASN yang diduga melanggar pun tidak asal-asalan. Pelapor harus memastikan laporannya sesuai bukti otentik (data dan fakta) dan kriteria pelanggaran sebelum menyampaikannya lewat portal aduanasn.id (Aduan ASN).

Laporan kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh tim satuan tugas (satgas) dari 11 kementerian dan lembaga yang tergabung di portal Aduan ASN, apakah relevan atau tidak.

Jika terverifikasi relevan, tim satgas akan mengirimkan surat kepada kementerian atau lembaga yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang dilaporkan. Sekali lagi, tidak ada yang istimewa dari SKB 11 Kementerian dan Lembaga, isinya biasa saja, hanya untuk mendisiplinkan para ASN.

Satu hal penting lagi, jangan dikira setelah diproses oleh kementerian dan lembaga, pertanggungjawaban ASN berakhir di situ. Ancaman sanksi dari UU ITE tetap menanti, seperti yang berlaku umum bagi seluruh warga negara.

Diberitakan sebelumnya, Selasa, 12 November 2019 lalu, sebanyak 11 instansi negara (kementerian dan lembaga) telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang isinya memuat 11 butir larangan untuk tidak dilanggar oleh seluruh ASN atau PNS.

Kesebelas instansi tersebut yang terdiri dari 6 kementerian dan 5 lembaga yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Adapun 11 butir larangan yang dimaksud antara lain:

  1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.
  2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.
  3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya).
  4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.
  5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
  6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
  7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
  8. Keikutsertaan pada organisasi dan/atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
  9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
  10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.
  11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.